Foto : Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan/ Istimewa
JAKARTA | Media Nasional Obor Keadilan | Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi sorotan atas rencana kenaikan anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), dari Rp2,35 miliar menjadi sebesar Rp28,9 miliar.
Mantan Menteri Pendidikan ini memaparkan, kenaikan ini karena dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018, tidak ada lagi anggaran masuk dari pihak swasta untuk membiayai tim di Balai Kota, sebagaimana yang dilakukan gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Sekarang Anda cek saja di berita-berita dulu, dulu (staf gubernur) dibiayai oleh siapa? Anda bandingkan saja. Lebih baik Anda bandingkan dan lihat dulu dibiayai dengan siapa, sekarang dengan siapa," Katanya di Balai Kota Jakarta, Selasa (21/11/2017).
Anies menganggap cara gubernur sebelumnya dalam membiayai TGUPP menggunakan dana swasta, merupakan sesuatu yang lucu. Karena tim ini bekerja untuk pemerintah DKI, maka sudah seharusnya mendapat alokasi dana dari APBD.
"Kalau mereka yang bekerja untuk membantu gubernur dalam menyusun sejumlah kebijakan, membantu atau percepatan pembangunan justru dibiayai swasta maka potensi ada konflik kepentingan menjadi tinggi, karena itu sekarang kita buat transparan," pungkasnya.
Lagi pula, lanjut Anies menambahkan pembiayaan tim gubernur dengan menggunakan dana APBD akan lebih transparan dan dapat dipertangunggjawabkan. Hal ini juga dilakukan agar tim tidak akan bergantung kepada swasta dan dapat menimbulkan konflik kepentingan.
"Dengan transparan didanai menggunakan APBD, maka jelas tidak ada ketergantungan kepada pihak luar. Anda bisa liat nama-namanya siapa saja (yang dulu bekerja dibiayai swasta)," jelas Anies.
Editor : Redaktur
