Foto : masyarakat asal Manggarai Propinsi NTT menggelar unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin 17 Juni 2019.
Media Nasional Obor Keadilan | Manggarai-NTT | Sejumlah Elemen masyarakat asal Manggarai Propinsi NTT menggelar unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin 17 Juni 2019.
Saat itu, para demonstran mendesak KPK, untuk segera melakukan investigasi, terhadap dugaan korupsi anggaran kesehatan di Kabupaten Manggarai. Dimana, masyarakat kerap mengeluh terhadap layanan kesehatan yang buruk.
Mereka menuturkan bahwa, minimnya kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya di Puskesmas, tetapi juga di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ben Mboi Ruteng milik Pemerintah Kabupaten Manggarai.
“praktiknya, rumah sakit yang sudah mengantongi akreditasi tipe C tersebut seringkali mendapat keluhan dari masyarakat karena berbagai hal yang berkaitan dengan pelayanan namun hal itu tidak ada perubahan yang terjadi," kata para demonstran kepada wartawan dalam dalam siaran pers yang diperoleh media ini.
Selo Gampar, koordinator lapangan aksi ini menyebutkan, beberapa kasus itu hanyalah sebagian dari sejumlah kasus yang berkaitan dengan buruknya pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Manggarai.
Anehnya, kata dia, Pemkab Manggarai telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 100 miliar pada bidang kesehatan, tetapi tidak pernah menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami menyanyangkan bahwa besarnya anggaran itu tidak menjawab masalah,” ungkapnya.
Sejumlah demonstran itu menegaskan kepada KPK untuk segera mengusut tuntas dugaan korupsi dana kesehatan, termasuk memeriksa Bupati Manggarai, Deno Kamelus, Kepala Dinas Kesehatan, Yulianus Weng, dan juga Direktur RSUD Ben Mboi Ruteng.
"Pemkab Manggarai harus bertanggung jawab atas ketidakjelasan penggunaan dana ratusan miliar tersebut, kami berharap masalah kelangkaan obat menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menelusuri dan menginvestigasi nilai kerugian negara,” tegasnya.(*)
Editor :Redaktur
Penanggung Jawab Berita :Obor Panjaitan
