|

PEMERINTAH PURA - PURA BUTA DAN TULI SAAT GAS MELON LANGKA DAN LISTRIK TAK MENYALA

Ket Gambar : Bupati Tanjung Jabung Barat. 

Tanjung Jabung Barat | Media Nasional Obor Keadilan | Sungguh ironis nasib masyarakat Tanjung Jabung Barat, di mana harga gas 3Kg di pedagang eceran bisa tembus di angka Rp. 26.000,- sampai dengan Rp. 30.000,-. Belum lagi kondisi listrik di Tanjab Barat sampai saat ini belum stabil sehingga melumpuhkan perekonomian masyarakat Tanjab Barat.

Terkait masalah listrik Bupati Tanjab Barat DR. Ir. H. Safrial MS
menegaskan pengerjaan PLTG Muntialo sebesar 15MW harus sudah rampung dan beroperasi pada januari 2017. Hal itu disampaikannya saat memberikan pengarahan dalam kunjungan SKK Migas dan PetroChina ke kantor PT Gemilang Jabung Energi (GJE) selaku pengelola alokasi gas bumi dari PetroChina di V Hotel, Jambi pada tanggal 3 Agustus 2016.

Berbanding terbalik dengan keadaan Kabupaten Tanjab Barat yang merupakan salah satu daerah penghasil gas, tapi masyarakat nya sendiri belum bisa menikmati gas seperti apa yang di sampaikan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Amien Sunaryadi pada acara pembukaan Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition 2017 (IPA Convex 2017) di Jakarta Convention Centre, Rabu (17/5/2017).

Pada kegiatan tersebut ada 6 kontrak jual beli gas yang di tanda tangani dan salah satunya adalah Petro China dan PT. Gemilang Jabung Energi. Dalam Kesepakatan itu diperkirakan akan menyumbang tambahan penerimaan negara sebesar sekitar US$ 5 miliar atau Rp 66 triliun (US$ 1= Rp 13.300) selama periode kontrak.

Terkait permasalahan tersebut aktivis mahasiswa dan pemuda Tanjab Barat Abdul Kadir S. Kom atau yang biasa di sapa Hamka sangat menyayangkan sikap pemkab Tanjab Barat yang seolah - olah kompak berpura - pura buta dan tuli akan permasalahan listrik dan gas yang di hadapi masyarakat.

Hamka mengatakan sepertinya ada indikasi pembohongan publik terhadap masalah listrik di daerah kita. Karena PT. Tanjung Jabung Power (PT. TJP) yang merupakan rekanan dari pihak PLN dalam suatu kesempatan menyampaikan bahwa saat ini dalam proses relokasi gardu pembangkit listrik sebesar 7MW (megawatt) koma sekian dan berjanji akan mulai beroperasi 30 April 2018, sementara di lain kesempatan Bupati Tanjab Barat menyampaikan pembangunan pembangkit listrik sebesar 15MW dan akan mulai beroperasi Januari 2017. Nah ini kan jadi tanda tanya besar bagi masyarakat, tapi yang lebih mengherankan kenapa ada anggota DPRD malah tidak mengetahui. Saya yakin unsur pimpinan DPRD pasti mengetahui permasalahan tersebut tetapi sangat di sayangkan hal tersebut tidak di sounding ke anggota DPRD lainnya. Jelas Hamka saat di konfirmasi awak media. [ Dikin ]

Editor : Redaktur
Penanggung Jawab : Obor Panjaitan
Komentar

Berita Terkini