JAKARTA | Media Nasional Obor Keadilan | Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada, A. Tony Prasetiantono menilai, rencana pembentukkan holding pertambangan dinilai tidak akan efektif jika ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja BUMN sektor tambang.
Rencana pembentukkan holding itu malah akan memunculkan masalah baru. khususnya di sisi manajemen.
"Sebetulnya untuk meningkatkan efesiensi manajemen BUMN tambang itu lebih tepat di-merger, bukan holding. Holding (sebetulnya) hanya transisi," ujar Tony di Gedung BEI, Sudirman, Jakarta, Senin (20/11/2017).
Meski begitu Tony menyatakan, dalam pelaksanaan merger dibutuhkan situasi yang kondusif untuk menunjang keberhasilan dari tujuan yang dicapai.
Karena itu dia meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN untuk mengkaji ulang terkait implementasi holding BUMN pertambangan.
"Dengan merger maka jumlah direksi dan komisaris serta karyawan bisa dikurangi cuma kalau merger pasti ada gejolak, karena akan ada pengurangan direksi dan karyawan. Cuma merger itu butuh situasi yang kondusif dan saya lihat waktunya kurang tepat saat ini," tambahnya.
Tony menjelaskan, desakan untuk mengkaji ulang rencana pembentukkan holding BUMN pertambangan didasarkan karena terdapat ketidakefektifan dari implementasi holding sebelumnya di sektor perkebunan dan semen. Hal ini diketahui dari tidak tercapainya tujuan utama pembentukkan holding di sektor semen dan perkebunan.
"Saya tidak sreg dengan holding, dan kalaupun jadi holding, hanya transisi 3 tahun untuk merger. Coba lihat, holding semen juga ngak efektif karena mereka (anak usaha SMGR) masih bawa entitas masing masing dan membawa budaya organisasi masing-masing. Jadi holding itu sekarang hanya forum rapat saja," pungkasnya.
Editor : Redaktur
