|

Dinsos Toba Mengakui Tidak Sinkron Melayani Masyarakat

Media Nasional Obor Keadilan | Balige |Selasa, (03/08/2021) Banyaknya keluhan dan laporan dari masyarakat terutama dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial (Bansos), telah membuat dinas sosial kabupaten Toba Mengakui beberapa kelemahan dan kekurangan yang terjadi di kantor dinas yang menangani permasalahan sosial tersebut.

Kelemahan dan kekurangan tersebut yaitu antara lain rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation (SIKS-NG) di tingkat desa yang mengakibatkan terjadinya ketidak akuratan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan kelemahan yang kedua yaitu tidak adanya koordinasi atau kerjasama yang baik di internal dinsos sendiri, dalam hal ini antara bidang penanganan fakir miskin (yang mengurusi KPM BPNT) dengan bidang Jaminan sosial ( yang mengurusi KPM PKH).

Pengakuan mengejutkan ini disampaikan langsung oleh Kepala bidang Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Toba Rusti Hutapea. Kepada Wartawan, Rusti mengatakan, banyaknya jenis Bansos yang tidak tepat sasaran disebabkan oleh rendahnya sumber daya Para operator SIKS-NG di tingkat desa, sehingga DTKS yang dilaporkan tidak sesuai fakta sebenarnya. "Tetapi untuk itu, kita sudah memanggil dan melatih semua operator ini, mudah-mudahan untuk tahun 2021 ini, sudah ada perbaikan" Ucap Rusti.

Kelemahan yang lain yaitu tidak adanya kerjasama yang baik di internal dinsos sendiri. Dijelaskan oleh Rusti, banyak masyarakat hampir setiap hari mendatangi kantornya untuk melaporkan dan menanyakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tidak bisa lagi mendapatkannya akibat saldo nol. Harusnya tugas ini ada pada bidang Penanganan fakir miskin untuk menyelesaikannya. Tetapi nyatanya, selama ini tidak pernah ada data yang disampaikan bidang penanganan fakir miskin kepadanya sebagai supervisor dan user untuk diteruskan secara online ke pihak kementrian sosial. "Saya sangat miris mendengar KPM BPNT yang tidak bisa mendapat bansos akibat saldo nol, tetapi itulah, mereka (bidang penanganan fakir miskin dinsos Toba-red) tidak mau bekerja untuk melayani masyarakat yang melapor, buktinya sampai saat ini tidak pernah ada data mereka terkait saldo nol ini yang disampaikan ke saya untuk saya teruskan ke Kemensos "Tegas Rusti.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Rusti Hutapea menambahkan, terkait Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH), sampai akhir Bulan Juli lalu, pihaknya telah memperbaiki sebanyak 45.739 data Penerima PKH. Jumlah itu sama dengan 99,64 persen dari total data KPM PKH di Kabupaten Toba. Menurut Rusti, capaian ini tertinggi se Sumatra Utara. "Dari capaian ini, kita Dinsos Kabupaten Toba sudah beberapa kali mendapatkan kunjungan studi banding dari beberapa kabupaten kota di Sumatra Utara "Ucap Kabid Rusti mengakhiri. (Vendi/Seblon)

Editor: Redaktur
Penanggung jawab berita: Obor Panjaitan

Komentar

Berita Terkini