|

Pembangunan MCK Asal Jadi, Inspektorat Dan Kejari Diminta Segera Periksa Kades Matio Balige

Ket, gambar: Pembangunan MCK di desa Matio Balige Kabupaten Toba yang dananya bersumber dari dana desa (DD) menuai kritik dari warga. Salah satu MCK di dusun dua Banjar lapo Desa Matio yang baru saja selesai dikerjakan pada 31 Desember 2020 lalu, kini tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. 
Media Nasional Obor Keadilan | Balige-Toba | Kamis, (14/01/21)- Pembangunan MCK di desa Matio Balige Kabupaten Toba yang dananya bersumber dari dana desa (DD) menuai kritik dari warga. Pasalnya, salah satu MCK di dusun dua Banjar lapo Desa Matio yang baru saja selesai dikerjakan pada 31 Desember 2020 lalu, kini tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. 

Pengamatan Media Nasional Oborkeadilan, beberapa hari terakhir ini, sumber air yang dialirkan melalui pipa dari bak penampung ke dua kamar mandi dan kakus tidak dapat mengalir sehingga MCK yang diperuntukkan untuk Mandi Cuci dan Kakus bagi warga dusun dua ini total tidak dapat digunakan karena gagal alias asal jadi. 

Bangunan MCK ini adalah merupakan MCK kelima Di desa Matio yang dananya bersumber dari dana desa. Diketahui, pada tahun 2016, ada pembangunan tiga (3) unit MCK masing-masing dengan PAGU hampir Rp 93 juta, tahun 2018 MCK dengan PAGU Rp 117 juta dan pada tahun 2020 baru lalu MCK dengan PAGU Rp 67 juta lebih. Anehnya lima bangunan MCK ini, konstruksi dan volumenya diduga kuat sama persis alias copy paste.

Hal ini membuat beberapa warga Desa Matio bertanya-tanya, mengapa ini bisa terjadi. "Ini seperti sinetron dunia terbalik, biasanya bertambah tahun bertambah juga harga bahan bangunan, tapi Pembangunan MCK ini terbalik, tiga empat tahun berlalu, malah PAGUnya bisa berkurang hampir lima puluh persen" Demikian komentar salah satu warga Matio yang disampaikan kepada Obor Keadilan. 

Atas adanya kejadian ini, warga desa Matio yang tidak berkenan namanya ditulis dalam berita ini sangat berharap kepada pemerintah melalui Inspektorat Toba dan kepada Kejaksaan Negeri Toba untuk segera mengaudit dan memeriksa pemerintah Desa atas seluruh penggunaan Dana desa yang telah berlangsung hampir enam tahun terakhir. (Seb/ven)

Editor: Yuni Shara

Penanggung jawab berita: Obor Panjaitan

Komentar

Berita Terkini