 |
Saiful Huda Ems (SHE), Ketua Umum Pimpinan Pusat "HARIMAU PERUBAHAN" |
Media Nasional Obor Keadilan | Jakarta, 5/10-2020, Klarifikasi Pembelaan Saya ke Nazwa Shihab dan Ini Alasannya Mengapa Harus Kritis Pada Pemerintahan Jokowi;
1. Dalam tulisan saya sebelumnya yang memberikan dukungan pada Najwa Sihab (Nana/NS) sudah sangat jelas saya katakan, bahwa nara sumber tidak mau datang atau tidak mau menjawab undangan atau pertanyaan dari wartawan, presenter dll. itu merupakan hak dari nara sumber (dalam hal ini Menkes dr. Terawan). Saya sama sekali tidak menyalahkan dr. Terawan untuk hal itu.
2. Saya pribadi hanya sangat menyayangkan, kenapa persoalan yang begitu penting dan publik sangat ingin dan berkepentingan sekali untuk mendengar penjelasan langsung dari Menkes, kok Menkesnya gak datang. Jangan bicara lagi:"kan tidak harus Menkes yang datang tapi bisa juga yang lainnya". Wong pengundang dan publik seperti saya inginnya Menkes yang datang kok, sebab selama ini kami tak pernah lagi melihat dan mendengar Menkes bicara soal Covid-19, seperti apa penangannya dan sudah sejauh mana yang sudah dan akan dilakukan.
3. Saya juga kecewa kenapa NS dibully oleh para pendukung dr. Terawan, apalagi ditambah-tambahi informasi yang sepertinya mengada-ada, seolah-olah NS menolak kehadiran Dirjen yang dikatakannya sebagai pengganti kehadiran undangan untuk Menkes.
4. Apa yang saya lakukan itu sebenarnya hanyalah memberikan keseimbangan informasi dan mencegah terjadinya political bullying terhadap NS yang masih terus menerus dilakukan oleh para pendukung dr. Terawan. Hal ini saya lakukan karena melawan political bullying, hoax, intimidasi, persekusi dan radikalisme itu merupakan misi utama organisasi yang saya ketuai, yakni ORMAS HARIMAU JOKOWI yang sekarang saya ganti namanya menjadi HARIMAU PERUBAHAN.
5. Keseaimbangan itu perlu agar roda demokrasi terus berjalan dan bangsa ini tak jatuh terperosok pada jurang kultus individu yang sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara kita.
6. Tahukah kalian, bahwa sebenarnya banyak kejanggalan yang dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi di Periode keduanya ini? Tidak harus Presiden Jokowinya yang dipersalahkan, tapi bisa juga para pembantunya seperti beberapa menteri di Kabinet, atau orang-orang kepercayaannya yang menjadi Kepala-kepala Lembaga, Badan atau Institusi dlsb. Misalkan saja, Pemerintah melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasilanya telah membuat keputusan yang serampangan. Awalnya badan ini telah memasukkan Theresia Monica Rahardjo, Dr., dr., M.Si., Sp.An., KIC sebagai salah satu dari 75 Penerima Apresiasi Prestasi Ikon Pancasila 2020, berkat usahanya yang gigih dalam mempropagandakan implementasi Terapi Plasma Konvaselen (TKP) dalam penanggulangan Covid 19 di Indonesia. Namun apa kenyataannya? Eee...begitu mudahnya BPIP membatalkannya dalam sekejap mata. Sedangkan orang-orang lain yang gak jelas kiprahnya malah diberi anugerah 75 Penerima Apresiasi Prestasi ini.
7. Saya sendiri telah masuk dalam team Kuasa Hukum dari dr. Theresia Monica Raharjo ini, jadi saya bisa sedikit menjelaskannya. Saya perhatikan kok sepertinya ada mafia obat-obatan dan mafia alat-alat kesehatan yang merayap di negeri ini tanpa Pemerintah dapat menghentikannya. Disinilah kenapa saya harus mulai bersikap kritis pada Pemerintahan Jokowi tanpa sedikitpun berniat untuk meninggalkan dukungan padanya.[◇]
Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalam...(SHE).
Jakarta, 5 Oktober 2020.
Penulis; Saiful Huda Ems (SHE).
Ketua Umum Pimpinan Pusat HARIMAU PERUBAHAN:
