Ket Gambar : Tampak Tokoh Adat Adam Gaman saat menjalankan aksinya menempelkan palang di kantor DPRD.
Lembaga DPRD Raja Ampat mirip merupakan lembaga di bawah naungan Bupati. Dikatakan demikian karena anggota DPRD dapat diatur dan terkesan dipandu pemerintah daerah.
Adam Gaman seorang tokoh adat petuanan Waisai justru lebih memahami fungsi legislatif dibanding para anggota DPRD pilihan Rakyat yang kinerjanya mirip Bencong ini . DPRD kan memegang mandat yang diberikan oleh Rakyat untuk mengontrol serta menjadi saluran aspirasi dari masyarakat, mengapa sampai DPRD kita ini seperti ini ? Heran ya....
Apa yang dikerjakan selama ini? Untuk siapa DPRD bekerja? Jadi wakil Rakyat atau mau jadi wakil bupati? Giliran makan gratis nasi Paripurna sampai keringat dingin itu para Wakil wakil tersebut bener benar bikin Marah masyarakat saya pungkas Adam Gaman dengan nada kesal.
Adam Gaman dalam jumpa pers yang dilakukan kemarin, Selasa (31/07/2018 ) menyebutkan beberapa alasan pemalangan itu diantaranya :
■Tidak ada penyelesaian lahan adat selama bertahun-tahun,
■Adam juga sempat menyebutkan mantan bendahara sekwan raja ampat yang sedang ditahan di polres raja ampat adalah korban politik di dalam lembaga DPRD Raja Ampat, dan meminta pihak polisi untuk mempercepat proses penyelesaian. Dan hari ini juga anggota DPRD, SEKWAN dan seluruh pegawai yang bekerja di tempat ini segera keluar dan kami akan palang kantor ini, dan tidak boleh ada yang membuka palang ini, tutup Gaman.
Dijelaskan Adam Gaman, bahwa dirinya telah cukup bersabar dengan janji-janji DPRD terkait anggaran lahan baru kantor DPRD yang telah dianggarkan 3 tahun terakhir.”lahan yang sekarang berdiri kantor DPRD ini belum lunas hingga sekarang semenjak periode sebelumnya. Bahkan lahan baru yang telah diminta untuk kantor baru pun telah dilakukan pematangan dengan luas 200×100, namun itu belum juga dilunasi oleh pihak DPRD Raja Ampat yakni sejumlah 1 milyar rupiah. Hari ini, saya ingin segera dilunasi,” ujarnya.
Dipaparkan lagi kepada Media Nasional Obor keadilan , dirinya mengerti mengenai permasalahan ditubuh DPRD Raja Ampat yang kian belum selesai dalam sidang PTUN yang kini dilanjutkan dengan banding di makassar, namun dirinya berharap tidak lantas melupakan kewajiban pembayaran ulayat tanah DPRD ini.”saya mengerti mengenai permasalahan di DPRD, hanya tolong segera dilunasi tanah ini, karena tanah ini ada yang garap atau bercocok tanam sebelumnya, kini karena pematangan mereka tidak ada penghasilan,” tambah Adam Gaman.
Setelahnya, melalui mediasi yang dilakukan dengan Kapolres Raja Ampat di Mapolres Raja Ampat, 4jam kemudian atau sekitar pukul 17.00wit, palang pun dibuka oleh Adam Gaman beserta keluarganya.
Sementara itu Dikonfirmasi awak media ini, salah seorang anggota DPRD menyebutkan jumlah anggaran 20M sudah dianggarkan tahun lalu untuk penyelesaian tanah adat.
Pemalangan kantor dprd dapat disaksikan tiga anggota dprd, seluruh pegawai kantor dprd, masyarakat serta sejumlah wartawan. [ Lindert. M ]
Editor : Yuni Shara
Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan
