 |
Oleh: Redaksi Media Nasional Obor Keadilan
Depok (7/6-25), Jawa Barat - Media Nasional Obor Keadilan kembali menyoroti indikasi kuat penyimpangan dalam belanja daerah. Kali ini, investigasi diarahkan ke Sekretariat DPRD Kota Depok, dengan temuan mengejutkan dalam pengadaan jasa kebersihan yang didanai dari APBD 2024.
Dugaan Duplikasi dan Manipulasi Anggaran
Berdasarkan data RUP dan dokumen internal, tim kami mengidentifikasi dua paket belanja kebersihan yang mencurigakan:
1. Kode RUP 46250716
• Nilai: Rp 2.060.588.614
• Dana: APBD Murni 2024
• Tanggal Pemilihan: 21 Desember 2023
• Status: Muncul dua kali, namun hanya satu yang aktif di sistem RUP — indikasi duplikasi administratif atau manipulasi data.
2. Kode RUP 52847786
• Nilai: Rp 374.513.679
• Dana: APBD Perubahan 2024
• Tanggal Pemilihan: 8 Oktober 2024
• Status: Paket “dadakan” muncul di akhir tahun anggaran — patut dipertanyakan urgensi dan realisasinya. Total belanja kebersihan: Rp 2.435.102.293
Lapangan vs Dokumen: Siapa Untung, Siapa Rugi?
Dari hasil wawancara dengan sumber internal (identitas dirahasiakan), terungkap bahwa: Jumlah petugas kebersihan aktif: 30–32 orang, Rekanan penyedia: PT Garda Dharma Utama.
Jika dibagi rata:
Rp2.435.102.293 ÷ (32 orang × 12 bulan) ≈ Rp6,3 juta per pekerja per bulan, Namun fakta di lapangan justru menunjukkan gaji di bawah UMK Depok (±Rp 4,8 juta). Maka muncul pertanyaan:
"Ke mana perginya selisih lebih dari Rp 1,5 juta/orang/bulan?, apakah disalurkan sesuai aturan atau masuk ke kantong mafia anggaran?"
Tekanan Mencurigakan: Ada yang Tak Ingin Ini Dibuka?
Setelah berita awal ditayangkan, pihak redaksi mendapat kontak intensif dari seseorang yang mengaku berasal dari Mabes TNI AU. Berkali-kali mengajak “ngopi” dan membahas berita ini, namun menunjukkan sikap alergi saat ditanya soal aspek hukum.
Apakah ini kebetulan? Atau justru cerminan bahwa berita ini menyentuh saraf sensitif kekuasaan?
Bukan Soal Pel Lantai, Ini Soal Integritas Anggaran!
Ini bukan perkara pembersih lantai, tapi pembersihan nurani pengelola negara. Jika sektor sekecil jasa kebersihan saja menyimpan aroma manipulasi, maka masyarakat wajib siaga penuh terhadap pembusukan sistemik yang lebih besar.
Komitmen Kami: Terang di Tengah Gelap
Media Nasional Obor Keadilan akan terus berdiri di garis depan perjuangan transparansi. Kami tidak gentar terhadap tekanan atau intimidasi.
Dalam waktu dekat, redaksi akan mengirim permintaan klarifikasi resmi kepada: Sekretariat DPRD Kota Depok
PT Garda Dharma Utama, Sekaligus menyampaikan tembusan kepada:
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Daerah.
Agar pengawasan tidak berhenti di ranah pemberitaan, tapi berlanjut secara institusional dan menyeluruh.
Warga Depok Punya Informasi Tambahan? Jika Anda memiliki data, dokumen, atau kesaksian, kirimkan secara anonim ke kanal pengaduan resmi kami. Setiap suara dari rakyat adalah cahaya bagi keadilan.
2024 begitu... apalagi 2025?
Jika dalam belanja yang tampak sederhana saja—seperti kebersihan kantor wakil rakyat—tersimpan celah manipulasi, maka rakyat wajib curiga terhadap pos-pos anggaran lain yang nilainya jauh lebih besar dan tersembunyi di balik sistem birokrasi yang tak transparan.
Media Nasional Obor Keadilan tidak akan berhenti di sini. Tahun anggaran 2025 adalah medan baru pengawasan, dan kami siap turun tangan, mengawal rupiah demi rupiah yang berasal dari keringat rakyat.
(Redaksi)
