Hasil investigasi mendalam membuktikan: skema pengadaan video di DPRD Kota Depok hanyalah akal-akalan belaka. Bukan hanya tahun 2025 yang menelan nyaris Rp 1 miliar, tetapi pada tahun 2024 juga terkuak total belanja video dan peralatan studio mencapai Rp 1.056.486.000.
Di atas kertas, paketnya rapi:
Penayangan video ke-2: Rp 210 juta
Penayangan video ke-3: Rp 280 juta
Video conference: Rp 150 juta
Belanja peralatan studio & film: lebih dari Rp 250 juta, Pembuatan video (Videotron): Rp 160 juta
Semua diklaim untuk “kepentingan publikasi dan penyebaran informasi” DPRD Depok.
Fakta di Lapangan: Nol Besar
Lokasi yang diakui sendiri oleh pejabat Kabag Hukum Sekretariat DPRD, yaitu Videotron JPO depan Bank BJB Margonda, justru terbukti kosong. Layar bolong, rangka berkarat, tak ada tayangan apapun. Hanya lalu lintas Margonda yang macet tiap jam pulang kerja.
Video yang digembar-gemborkan Sekretariat tidak pernah ada di ruang publik. Pencarian di kanal YouTube DPRD ? Nihil. Di media sosial ? Sunyi.
Pejabat Tahu, Publik Dibodohi
Pengadaan disusun rapi: E-Purchasing, Pengadaan Langsung, Dikecualikan. Metode ini lazim dipakai untuk menghindari tender terbuka. Vendor ditunjuk di balik meja. Laporan output? Tidak pernah disampaikan.
Ini bukan keteledoran. Ini pola. Uang rakyat disulap menjadi narasi “video sosialisasi”, padahal nyatanya tidak pernah sampai ke mata rakyat.
Bukan Sekadar Kebocoran — Ini Perampokan Anggaran
Setiap rupiah dalam APBD adalah milik rakyat. Saat videotron kosong, peralatan studio diduga fiktif, dan tayangan tidak pernah tayang, maka publik hanya jadi sapi perah.
Sekretariat DPRD Kota Depok tahu persis pola ini.
Tapi mereka diam.
Karena diam lebih nyaman daripada transparansi.
Catat: Kami Tidak Akan Diam
Redaksi Media Nasional Obor Keadilan akan terus membongkar siapa di balik vendor, siapa pejabat pembuat komitmen, dan siapa yang mendapat untung dari kongkalikong ini.
Videotron boleh jebol.
Layar boleh gelap.
Tapi kebenaran tidak akan padam.
Depok, Juni 2025
Redaksi Media Nasional Obor Keadilan
Penanggung Jawab Hukum: Obor Panjaitan
