Ket Gambar : Kadis kesehatan Manggarai Timur, Dr. Surip Tintin.
BORONG- NTT | Media Nasional Oborkeadilan.com, Sabtu, (28/04/2018),-Benar, Matim masih butuh tambahan fasilitas kesehatan (faskes) tenaga bidan serta dokter, kata Surip Tintin saat ditemui oborkeadilan.com, Jumat, (27/04/2018), di ruang kerjanya.
“Saat ini kami sudah operasionalkan 25 puskesmas, sedangkan 4 puskesmas sedang dalam proses yakni, puskesmas kisol,peot,lenang dan runus, menanti tambahan alkes dan meubeleur dalam proses pengadaan tahun ini”, ujar Surip.
Dia menambahkan, “Kemenkes tahun ini beri tambahan 4 gedung prototipe baru dan sedang dalam proses pelelangan, ke-empat gedung baru itu diperuntukkan melayani masyarakat waelengga,ketang,tilir,lalang dan sekitarnya”, terang Surip.
Terkait kebutuhan akan tenaga medis, Surip tidak menampiknya, “saat ini kita sedang butuh dokter spesialis untuk persiapan operasional Rumah Sakit Umum Daerah yang perlahan akan dioperasikan. demikian juga dengan kebutuhan dokter umum dan bidan untuk di tempatkan di Rumah Sakit Umum Daerah dan beberapa puskesmas yang tersebar”, jelas Surip.
Berdasarkan data sarkes per desa dan kecamatan tahun 2018 yang diperoleh dari Dinas Kesehatan setempat,terdapat 29 puskesmas, 42 pustu, 86 poskesdes dan 14 polindes menyebar di 9 kecamatan, dengan rasio pelayanan kesehatan masing-masing puskesmas rata-rata menangani maksimal 14 desa atau lebih dan bervariasi,contoh puskesmas sita di kecamatan rana mese harus melayani warga desa, sita,Watu mori,golo loni,compang loni,compang kempo,golo rutuk,Bangka kempo,compang teber,sano lokom,Bangka masa,rondo woing,golo meleng,Wae nggori dan compang kantar.
Terdapat pengembangan peningkatan faskes di tahun 2015 - 2018 semula hanya 42 pustu bertambah menjadi 45,
2 pustu yakni lebi dan mombok statusnya di naikan menjadi puskesmas. terdapat 1 pustu yang roboh yakni pustu buntal, karena rusak berat dikabarkan tidak dapat di gunakan.
Selain itu,”Desa siaga juga sudah di persiapkan ujar Surip” Matim sudah memiliki 47 desa siaga tersebar di 9 kecamatan, dia menambahkan, Desa siaga yang di maksud merupakan salah satu bentuk reorientasi pelayanan kesehatan dari sebelumnya bersifat sentralistik dan top down menjadi lebih partisipatif dan bottom up mengikuti Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 564/MENKES/SK/VI II/2006”, jelas Surip mengakhiri obrolan.(LM)
Penanggung Jawab : Obor Panjaitan
