Foto : Darnisaf Husnul Tokoh Masyarakat Aceh Besar.
OBORKEADILAN.COM| Aceh Besar| Dengan membengkaknya Dana belanja aparatur Pemerintah (Pegawai) mulai dari gaji, tunjangan, dan dan lain sebagainya yang mencapai hampir 70%, sedangkan belanja publik hanya 30%, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2019 dan data dari Ombusman RI Aceh saat dipaparkan oleh Taqwaddin pada diskusi pemberantas memiskinan di Aceh yang digelar di Baperis, Minggu, (1/12) lalu, menyebutkan dana publik yang seharusnya lebih besar porsinya untuk masyarakat tetapi ternyata publik hanya mendapatkan jatah sekitar 30%, sedangkan selebihnya diperuntuk guna kepentingan belanja pegawai, perjalanan dinas, pembelian mobil dinas, dan lain-lain.
Darnisaf Husnur, atau yang akrab disapa Ban Saf yang merupakan Tokoh Masyarakat Aceh Besar, kepada media Mengatakan, "Sangat jelas terlihat bahwa keberpihakan anggaran terhadap sektor publik terpinggirkan dan sangat melukai hati masyaraka, terutama masyarakat korban konflik, mantan kombatan GAM serta masyarakat miskin, "katanya Bang Saf kepada media. Aceh Besar, Selasa (3/12/2019).
Darnisaf mengungkapkan, "mereka (Rakyat) sebagai penonton di Negeri nya sendiri dengan linangan air mata, padahal sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dana Otonomi khusus (Otsus) yang melimpah dianggarkan oleh pemerintah pusat untuk Aceh adalah karana adanya MoU antara RI dan GAM, demi mengangkat harkat dan martabat Rakyat Aceh serta memperdayakan masyarakat yang selama puluhan tahun hidup dalam tekanan kemiskinan akibat konflik yang berkepanjangan.
"Dana puluhan triliunan yang dikirim oleh Pemerintah Pusat untuk peningkatan taraf hidup sepertinya tidak ada arti apa-apa, yang menikmati dana tersebut adalah para apatur pemerintah (ASN), dan lingkungan nya.
"Para pejabat seharusnya sadar, bahwa uang tersebut bukan hanya untuk kalangan ASN yang besar, tapi sebaliknya, untuk publik 70% dan Belanja Pegawai 30%, tapi ini malah belanja aparatur yang di kedepankan, sedangkan anggaran untuk masyarakat dikurangi, belum lagi yang hilang entah kemana (di Korupsi), "tegasnya Darnisaf.
Lebih lanjut, Darnisaf menambahkan, "Para aparatur begitu mudahnya menggunakan anggaran untuk di belanjakan pada hal-hal yang seharusnya dapat ditunda seperti pengadaan Mobil Dinas baru, biaya perjalanan dinas, dan lainnya, biaya itu selain gaji dan tunjangan yang sudah mereka dapatkan.
"Masyarakat miskin dan kaum dhu'afa seperti dilupakan, sebagai contoh kasus pengadaan rumah Dhu'afa yang tidak terealisasi sejak 2018, sampai dengan 2019.
"Sedangkan bagi para aparatur pemerintah tetap diperhatikan dengan berbagai program, seperti pengadaan mobil dinas baru dengan anggaran 100 M, bila dibandingkan dengan rumah dhu'afa yang hanya membutuhkan anggaran lebih kurang 80 M, belum lagi bagaimana tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat yang selama ini kita lihat hanya slogan lewat diskusi dan seminar, kalau seperti ini kejadiannya DANA OTSUS itu milik siapa.? "Tutupnya Darnisaf Husnul Tokoh Masyarakat Aceh Besar.
Editor : Redaktur
Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan
