Ket photo : ketua Pospera Sumut Liston Ht Julu.
Media Nasional Obor Keadilan| Medan-Sumut | Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Sumatera Utara mengecam lambannya penanganan para korban tenggelamnya KM Sinar Bangun di Perairan Danau Toba, pada Senin (18/6/2018) sekira Pukul : 17.30 WIB.
Pernyataan itu di sampaikan oleh Ketua Pospera Sumut, Liston Hutajulu kepada media, Selasa (19/6/2018) mengatakan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sudah selayaknya pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) harus lebih teliti memeriksa kelayakan transportasi, baik laut, darat dan udara. Seperti peristiwa tenggelamnya Kapal Motor (KM) Sinar Bangun, pada Senin kemarin.
“Dalam hal ini kami menilai Pemkab Samosir lalai dan lambat dalam menangani korban tenggelam KM Sinar Bangun. Seharusnya Pemkab Samosir harus cepat tanggap menangani korban yang tenggelam, bukan menunggu waktu cukup lama,” kata Liston.
Liston juga mempertanyakan ketersediaan dan kesiagaan Kapal Basarnas atau Kapal Pemkab Samosir yang seyogianya siap siaga selama 24 jam dalam melakukan pengawasan di Kawasan perairan Danau Toba.
“Saya rasa kinerja Bupati Samosir, Rapidin Simbolon harus di evaluasi. Kampanye yang disampaikan beliau melalui elektronik dan media cetak, bahwa Samosir adalah tempat wisata yang baik dan menarik atau dengan istilah ‘Negeri Kepingan Surga’. Namun fakta yang terjadi keselamatan pengunjung tidak dipikirkan sebagaimana mestinya, seperti masalah transportasi,” ungkapnya.
Pospera Sumut mengutuk keras lambatnya penanganan korban tenggelamnya KM Sinar Bangun, baik dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), maupun Pemkab setempat.
Liston menilai, untuk menyelamatkan nyawa para penumpang KM Sinar Bangun tersebut tak seharusnya dilakukan pencarian besok harinya pasca kejadian itu. Kalau memang sudah tersedia 24 jam Kapal Patroli Basarnas atau alat kapal, maka tidak dipastikan tidak akan banyak korban jiwa.
“Perlu dipertanyakan keberadaan Badan Otorita Danau Toba (BODT) itu. Kalau tidak berfungsi dan tidak berguna bagi masyarakat lebih baik dibubarkan saja. Sangat wajar bila kita mempertanyakan apa yang sudah dikerjakan BODT itu ,” tegas Liston.
Menurut Liston, sejatinya BODT lebih giat bekerjasama dengan tujuh Pemkab di Kawasan perairan Danau Toba. Jangan hanya mementingkan ego masing-masing pihak semata.
"Bukankah Pemerintah Pusat melalui BODT akan menjadikan Kawasan Danau Toba sebagai Objek Wisata dunia. Anggarannya yang ada itu dikemanakan ?
Pasalnya kejadian ini bukan sekali dua kali, sudah berulang kali, sehingga terkesan ada pembiaran. Kedepanya pasti akan banyak memakan korban jiwa jika tidak dilakukan pembenahan dan pengawasan oleh pemerintah,” pungkas Liston dengan penuh kecewa.
Oleh karena itu pihaknya meminta BODT agar segera bekerjasama yang baik dengan ketujuh Pemkab yang ada di Kawasan perairan Danau Toba. Sehingga sinergitas bisa berjalan dengan baik. Jika BODT tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik, maka sebaiknya dibubarkan saja.
Sehubungan dengan itu, Listin juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar melakukan audit serta evaluasi anggaran BODT, yang diduga telah terjadi penyimpangan.
“KPK harus melakukan audit anggaran BODT yang diduga sarat dengan penyimpangan. Kita juga meminta pemerintah melalui Basarnas dan Kemenhub agar menurunkan tim ke Kawasan Danau Toba untuk melakukan pencarian korban yang tenggelam. Artinya agar dilakukan pencarian semaksimal mungkin,” tandasnya.[ Franky ]
Editor : Yuni Shara
Penanggungjawab Berita : Obor panjaitan
