MATARAM - NTB| Media Nasional Oborkeadilan.com - Tanggal: 1 mei , merupakan momentum peringatan hari buruh sedunia yang biasanya diperingati oleh kaum buruh di seluruh dunia untuk memperingati hari dimana dunia internasional menetapkan jam kerja buruh menjadi 8 jam perhari.
Front Perjuangan Rakyat (FPR-NTB) sebagai aliansi dari berbagai organisasi pergerakan rakyat di NTB juga turut memperingatinya dalam betuk aksi long march yang dimulai dari arena Budaya UNRAM menuju Kantor Gubernur NTB, Selasa,(01/05/2018).
Aksi yang diikuti oleh lima ratusan massa aksi dari berbagai organisasi (AGRA NTB, FMN, Puskeba, Pilar Seni IKIP Mataram, Seruni NTB, PEMBARU NTB, Himmah NW dan LMND) menyampaikan 24 tuntutan rakyat diantaranya : Cabut PP 78, Cabut UUPPMI, Cabut UU ORMAS dan tolak rencana pengesahan KUHP, Tolak Rencana penetapan kawasan Rinjani menjadi Geopark Internasional, cabut izin PT. Sadhana, SKE dan Aratika, dll.
Dalam aksi tersebut, FPR NTB juga memberikan penilainya atas capaian dari dua periode pemerintahan Tuan Guru Bajang (TGB) sebagai Gubernur NTB yang dinilai telah gagal dalam memberikan kesejahteraan bagi rakyat NTB.
Titi Suhada selaku perwakilan AGRA NTB dalam orasinya menyampaikan bahwa “dua periode kepemerintahan TGB di NTB telah menghadirkan penderitaan yang berlipat ganda bagi rakyat NTB, semakin massifnya pertambangan dengan penerbitan 241 izin usaha pertambangan dengan luas WP mencapai 891.000 Ha, penetapan tambora sebagai Taman nasional sehingga luas taman nasional menjadi ratusan ribu Herktar dari dua taman nasional, semakin matangnya klaim hutan atas tanah garapan rakyat melalui program perhutanan sosial, ekspansi perusahaan-perusahaan perkebunan dan HTI serta rencana pembangunan infrastruktur pasriwisata seperti KEK dan Global HUB adalah rentetetan kebijakan TGB yang telah, sedang dan akan mengusir rakyat dari tanahnya” selain itu,
Selain itu, Amaq Piran selaku perwakilan dari petani Sembalun juga menyampaikan tentang rencana penetapan Rinjani menjadi kawasan GeoPark Internasional yang menurutnya bisa dipastikan akan mengancam bagi keberlangsungan hidup rakyat bukan hanya di Sembalun melainkan NTB secara umum karena Geopark bukan lagi menjadi mutlak kewenangan pemerintah NTB melainkan Negara asing juga akan memiliki kewenangan untuk turut campur tangan mengingat Geo Park Internasional merupakan langsung dibawah UNESCO yang merupakan lembaga yang berdiri di bawah PBB.
Aq. Arsyad perwakilan petani Sambalie juga menyampaikan situasi petani Sambalie yang sampai saat ini masih belum jelas setelah penggusuran yang dilakukan oleh PT. Sadhana Arif Nusa atas 602 KK di dusun Lendang Tengak Desa Senang Galih Kecamatan Sambalie, bahkan sampai dengan saat ini masih ada beberapa keluarga yang terpaksa menumpang tinggal di rumah tetangga atau keluarga karena rumahnya telah di gusur, dan sampai dengan saat ini pemerintah NTB belum ada yang memberikan kejelasan atas nasip masyarakat tersebut.
Di Sektor Pendidikan Lalu Arin ketua FMN Mataram menyampaikan situasi mahalnya biaya pendidikan akibat liberalisasi dan komersialisasi sector pendidikan yang semakin meraja lela,telah membuat biaya pendidikan semakin tidak terjangkau oleh masayarakat NTB yang notabennya menyadarkan hidupnya dari hasil pertanian.
Setelah sekitar 3 jam berorasi di depan Kantor Gubernur, Aksi kemudian di tutup dengan pembacaan pernyataan sikap yang dibacakan langsung oleh Koordinator FPR Zuki Zuarman, dalam pernyataan sikapnya zuki menyampaikan agar pemerintah segera memberikan respon atas semua tuntutan rakyat NTB saat ini utamanya persoalan kaum tani di NTB yang terancam dirampas bahkan sudah ada yang dirampas oleh massifnya ekpansi investasi yang didatangkan oleh TGB ke NTB baik berupa perusahaan tambang, perkebunan dan HTI, Pariwisata atau pembangunan infrastruktur penopang pariwisata yang sama sekali tidak menguntungkan bagi rakyat NTB.
Menutup pembacaan pernyataan sikapnya, Zuki meminta pertanggung jawaban Jokowi- JK selaku pemerintah Nasional dan TGB selaku Gubernur NTB atas situasi kemerosotan kehidupan rakyat NTB saat ini.
Seusai pembacaanya pernyataan sikap tersebut, massa aksi kemudian membubarkan diri dengan tertib.(Abdul Hamid)
Editor : Redaktur
Penanggung jawab: Obor Panjaitan
