|

Resmi Dilantik Azrai Ridha. SH Nahkoda Baru DPD PWRI DKI Jakarta

Gambar Istimewa 

Jakarta |  Media Nasional Obor Keadilan |  [26-03-2018] Minggu - Pelantikan DPD PWRI (Persatuan Wartawan Republik Indonesia) DKI Jakarta dibarengi oleh kegiatan Seminar Nasional dengan mengangkat tema " Peran Media dalam pencegahan Investasi /Bisnis Bermasalah dan Perlindungan bagi konsumen ". Acara diselenggarakan bertempat di Hotel Arya Duta, Tugu Tani, Menteng, Jakarta Pusat. Senin. (26/3)

Dikutip media Oborkeadilan dalam pidatonya, Hari ini adalah sejarah bagi DPD PWRI DKI. " Kami berharap ini sebagai titik tolak sebagai menumbuhkan nasionalisme kepada Republik Indonesia, dan menampilkan fakta fakta berita akurat dan berimbang bukan asumsi asumsi atau berita hoax yang merusak kesatuan dan persatuan bangsa ". Ujar Azrai, kepada media dalam sambutannya. Sebagaimana diketahui Azrai Ridha, SH hari ini resmi dikukuhkan sebagai ketua baru DPD PWRI DKI Jakarta periode 2018-2020.

Azrai menekankan, Keterlibatan wartawan sebagai bagian sejarah bangsa ini oleh karenanya jangan tanggung tanggung menjadi wartawan, harus memiliki etika, peradaban, intelek. Wartawan harus smart sebagaimana amanat wartawan terdahulu dalam mempertahanakan kemerdekaan Indonesia. jelasnya.

Adapun Permasalahan wartawan sekarang ujar Azrai. Pertama, sebagaimana suatu pemberitaan bukan perihal informasi perpecahanan suatu bangsa, bukan yg pro kapitalis atau pro suatu ormas atau lembaga yang menjurus ujaran kebencian sesama kita bangsa Indonesia. kedua, persoalan perlindungan kepada wartawan, wartawan mempunyai hak mempublis berita, setia orang harus mendapatkan informasi yang benar harus kredible wartawan sebagai media kontrol baik pemerintah daerah, masyarakat maupun pemberitaan nasional, jangan halangi tugas wartawan. tetapi, wartawan sekarang ini sering diperlakuan atau sering ditemui kekerasan terhadap wartawan dilapangan maupun kriminalisasi wartawan.

Maka PWRI perihal tersebut akan memberikan suatu perlindungan perlindungan terhadap kinerja wartawan dilapangan sebagaimana tertera dalam UU kebebasan Pers.

Ketiga, tingkat kesejahteraan wartawan kita berharap akan memperjuangankan itu sama sama dengan sejalannya perwarta dan terus kita tekankan bersama sama pengurus PWRI seluruh Indonesia.

Sejalan dengan ketua terpilih DPD PWRI. Kabag Humas Polda, Kombes Pol. Argo Wiyono dalam sambutannnya juga mengatakan, " Adanya PWRI ini semoga bisa menangkal informasi yang tidak bijak, ini menjadi pengawasan tidak sembarangan yang melanggar hukum ada aturannya diakresi itu kita di polri ".

Jadi semua pemberitaan sebagai pengawasan sebagai persatuan dan kesatuan semoga kedaulatan negara kita bersatua dan tidak bisa dikalahkan.

Adapun Seminar nasional ini membahas mengenai investasi dan bisnis perekonomian Indonesia saat ini, khususnya soal pemberitaan media nasional. Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali merilis daftar investigasi bodong yang beredar di masyarakat.

Mengenai hal tersebut dalam pembicaraan seminar nasional PWRI, Anggota Komisi XI DPR RI, Hafiz Thohir mengatakan, " Literasi dibidang investasi dan bisnis sangat perlu, jadi peran media sebagai pengawas informasi investasi harus lebih di utamakan kedepannya dalam pemberitaan ".

Menurut Hafiz, saya kira perlu revitalisasi langkah pengawasan investasi ini, terkait pemerintah membuka investasi, mengapa pemerintah begitu mudah membuka investasi investasi sekarang ini. Salah yang disorot mengenai investasi bitcoin itu tidak boleh beredar di Indonesia permainan bitcoin itu melanggar hukum dan berpotensi masuk kedalam kriminal . [ MI ]

Editor : Redaktur
Penanggung Jawab : Obor Panjaitan
Komentar

Berita Terkini