Permintan maaf itu diutarakan Mark Rutte pada Kamis (17/2/2022), setelah sebuah penelitian mengungkap kekerasan yang dilakukan Belanda saat masa kolonial di Indonesia.
"Hari ini, atas nama pemerintah Belanda, saya menyampaikan permintaan maaf terdalam saya kepada rakyat Indonesia atas kekerasan sistematis dan ekstrem dari pihak Belanda pada tahun-tahun itu," kata Perdana Menteri Mark Rutte dalam konferensi pers, dikutip dari Kantor Berita AFP, Jumat (18/2/202).
Rutte mengatakan dia juga menyesal pemerintah Belanda sebelumnya menutup mata terhadap masalah ini.
"Kami juga meminta maaf kepada semua orang yang tinggal di Belanda yang harus hidup dengan konsekuensi perang kolonial di Indonesia, termasuk para veteran perang yang berperilaku baik," ujar Rutte.
Dalam studi yang dilakukan selama empat tahun oleh peneliti Belanda dan Indonesia, ditemukan bahwa pasukan Belanda membakar desa-desa dan melakukan penahanan massal, penyiksaan, dan eksekusi selama konflik 1945-1949.
Kekerasan ektrem ini dilakukan dengan dukungan diam-diam dari pemerintah.
Permintaan maaf ini sebenarnya bukan permintaan maaf pertama Belanda kepada Indonesia.
Pasalnya, Raja Belanda Willem-Alexander secara resmi pernah juga meminta maaf saat berkunjung ke Indonesia pada 2020 atas "kekerasan berlebihan" selama perang.
Tapi, kali ini adalah pengakuan pertama bahwa ada kampanye kekerasan yang disengaja secara efektif.
Studi ini menjadi langkah terbaru dalam upaya Belanda baru-baru ini untuk bergulat dengan masa lalu kolonialnya yang brutal, dan upaya yang lebih luas oleh bekas kekuatan kekaisaran di seluruh dunia.
Dalam studi tersebut peneliti menyebut bahwa pihak Belanda mulai dari politikus, pejabat, pegawai negeri, hakim, dan sebagainya mengetahui tentang kekerasan ekstrem dan sistematis itu.
"Ada kemauan kolektif untuk memaafkan, membenarkan dan menyembunyikannya, dan membiarkannya tanpa hukuman. Semua ini terjadi dengan tujuan yang lebih tinggi: memenangkan perang," ungkap peneliti.
Kejahatan perang pertama kali diungkapkan oleh seorang mantan veteran Belanda pada 1969, tetapi sejak saat itu pandangan resmi adalah bahwa meskipun "berlebihan" mungkin terjadi, pasukan Belanda secara keseluruhan berperilaku dengan benar.
Penelitian terbaru menghancurkan "mitos" itu.
“Kejahatan termasuk penahanan massal, penyiksaan, pembakaran kampong (perumahan), eksekusi dan pembunuhan warga sipil," kata Frank van Vree, seorang profesor sejarah perang di Universitas Amsterdam, selama presentasi online terkait penelitian.
Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1945 tak lama setelah pendudukan Jepang dalam Perang Dunia II.
Namun, Belanda ingin mempertahankan bekas jajahannya, mengirimkan pasukan untuk menumpas pemberontakan kemerdekaan, akhirnya mundur pada 1949.
Pengadilan Belanda memutuskan pada 2015 bahwa pemerintah yang berbasis di Den Haag harus memberikan kompensasi kepada janda dan anak-anak pejuang Indonesia yang dieksekusi oleh pasukan kolonial.
Topik kemerdekaan Indonesia juga sedang dibahas di mata publik Belanda melalui film dan pameran. Pameran yang terbaru dibuka di Rijksmuseum Amsterdam yang terkenal pada minggu lalu.(***)
