ACEH | Media Nasional Obor Keadilan |Anggota Komisi III DPR , Muhammad Nasir Djamil Berkunjung ke Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Aceh, Jumat malam (1/12/2017).
Kunjungan tersebut dalam upaya menyerap aspirasi sekaligus berdiskusi berbagai persoalan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Abdya.
"Saya merasa bahwa Posisi Bupati ini makin kesini kerjanya seperti Camat saja," ujar Bupati Abdya Akmal dalam pertemuan di pendopo Bupati.
Dijelaskan Akmal, kewenangan kabupaten satu pesatu mulai diambil oleh pusat. Misalnya pendidikan tingkat menengah atas yang diambil Provinisi, lalu soal kehutanan, dan energi." Sebentar lagi kelautan dan akan diambil pusat," tandasnya.
Kebijakan pengambilan wewenang yang tadinya dimiliki pemkab tersebut berdampak pada menjauhnya hubungan pihaknya dengan masyarakat.
"Konsuekeunsinya, dengan potret kebijakan seperti ini hubungan rakyat dan pemerintah daerah terutama dari sisi pelayanan semakin jauh. Kita berharap DPR memperhatikan persoalan ini," tandasnya.
Menyikapi hal ini, Muhammad Nasir Djamil mengaku memahami suasan kebathinan dari pemerintah Kabupaten Abdya atau bahkan pemkab/kota seluruh Indonesia.
"Bahaya juga kalau misalnya pusat lewat kementerian melakukan gerakan sentralisasi kewenangan di beberapa bidang seperti yang disampaikan Bupati," ujarnya.
Padahal, kata mantan wartawan ini, sesungguhnya masyarakat yang ril ada di tingkat kabupaten/kota bukan ditingkat provinsi apalagi di tingkat nasional.
" Ini harus segera dicegah, nanti kami akan koordinasi di DPR agar dibahas di komisi terkait," imbuhnya.
Lebih jauh Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini mengingatkan pengambilan kewenangan pemkab oleh pusat bertentangan dengan Nawa Cita Presiden. " Kita semua masih ingat bahwa Presiden Jokowi akan membangun Inondesia mulai dari pinggiran atau Desa," pungkasnya.
Dalam pertemuan tersebut selain Bupati hadir juga Wakil Bupati Aceh Barat Daya, Perwakilan Kajari, Kapolres dan Wakapolres Aceh Barat Daya serta pejabat dilingkungan Pemda Abdya. (***)
Editor : Redaktur
