Foto : para tokoh masyarakat Kluet timur, gelar Audensi ke kantor DPRK Aceh selatan.
ACEH SELATAN | MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | SELASA (28/11), Persoalan demi persoalan terus di rasakan oleh masyarakat Aceh Selatan, salah satunya yang menjadi keprihatinan saat ini adalah abrasi sungai di sepanjang DAS Krueng Kluet, yang sudah menelan banyak korban harta benda, akibat dampak dari sungai Kluet yang telah melebar dan menghabisi perkebunan serta rumah penduduk.
Bahkan, mirisnya diselimuti pilu, beberapa hari yang lalu, Senin (27/11), warga Desa Keudai Padang Kecamatan Kluet Utara harus membongkar Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang berdekatan dengan sungai Kluet jaraknya sekitar 50 meter untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman.
Tidak hanya itu, di wilayah Kluet Timur belakangan ini pemukiman warga dilanda banjir dan puluhan hektar area lahan perkebunan masyarakat hancur akibat dampak abrasi dan meluapnya air sungai Kluet yang menimpa 5 desa (Gampong) seperti Gampong Paya Dapur, Alai, Durian Kawan, Sapik dan Paya Laba.
Permasalahan tersebut tidak serta merta terjadi begitu saja, namun di duga adanya Kesalahan dalam proyek pembangunan tanggul Batu Gajah di Gampong Paya, Kecamatan Kluet Utara, yang sarat dengan kerancuan.
Menurut informasi dan data yang diterima Media Nasional Obor Keadilan.Com, hal tersebut disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat Kluet Timur, Mutrizal (Kepala Mukim Perdamaian) dalam audensi dengan DPRK Asel, Rabu (29/11/2017), terkait pembangunan tanggul Batu gajah yang mengakibatkan banjir bahwa belakangan ini gampong kami dilanda banjir akibat meluapnya sungai Kluet.
"Ini tidak serta merta meluap begitu aja tapi ada penyebab sungai itu meluap, menurut hemat kami pembangunan proyek itu sarat dengan kesalahan dan harus ditanggapi segera," singkatnya.
Sambungnya lagi, " Oleh karena itu saya mewakili masyarakat Kluet Timur dengan ini kami menyatakan sikap terhadap proyek tersebut" imbuhnya.
Lanjutnya "Kami masyarakat Kluet Timur mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk meninjau kembali desain proyek tersebut, mengupayakan pembangunan yang tidak berdampak pada kerugian masyarakat di kedua kecamatan Kluet Utara dan Kluet Timur, dan mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan segera membongkar dan meluruskan tanggul yang mengarahkan aliran sungai ke kecamatan Kluet Timur," ungkap Mutrizal di hadapan anggota DPRK Asel yang hadir dalam Audiensi.
Ia juga menegaskan, dengan pernyataan sikap ini kami sampaikan kepada bapak apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari dari ditandatanganinya surat pernyataan ini belum ada solusi maka kami akan melakukan tindakan pembongkaran tanggul itu sendiri.
Menyikapi permasalahan itu, Wakil Ketua I DPRK Asel Sahril, S. Ag selaku wakil rakyat dengan tegas menyampaikan, pemerintah harus segera turun dan berikan solusi penanganan jangka pendek untuk mengatasi masalah itu.
"Ini menyangkut keselamatan masyarakat terutama lima desa tersebut, pemerintah daerah Aceh Selatan jangan hanya diam, harus peka. Seakan pemerintah daerah saat ini terkesan tutup mata dengan penderitaan rakyat," pungkasnya.
Ia juga menyesalkan atas sikap pemerintah yang tidak pernah ada solusi penanganan setiap kali terjadi banjir, buktinya masyarakat selalu datang ke DPRK untuk menyampaikan keluhan. Bupati sebagai kepala SKPK segera turun tangan melihat penderitaan rakyat.
"Pemerintah jangan melempar bola, kami tidak mau tahu sumber dana proyek itu apa dari APBK, APBA maupun APBN. Secepatnya surati Pemerintahan Aceh atau pusat untuk ditangani dengan serius, sebelum kerugian lebih besar lagi, Bupati segera turun lihat keadaan sebenarnya, apa solusi yang diinginkan rakyat," tegasnya.
" DPRK sebagai perwakilan rakyat tentunya akan mengawal permasalahan ini sampai dengan selesai dan akan berkoordinasi dengan pihak terkait serta siap membentuk Pansus" pungkasnya.(By)
Editor : Redaktur
Berita Terkait
BERLANGGANAN NEWSLETTER
Komentar