Dia memyebutkan pihaknya menyambut gembira keberanian mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2015-2019 Agus Rahardjo yang buka-bukaan soal kasus korupsi E-KTP Setya Novanto.
Meskipun banyak yang menuding kesaksian Agus Rahardjo ini bernuansa politis dan tidak memiliki bukti yang kuat, tetapi kami menyakini Agus bicara sesuai fakta yang dialaminya pada masa itu, kata Hanif dalam keterangannya, Senin (4/12).
Dia menyebutkan hal itu sudah kesekian kalinya Jokowi melanggar konstitusi dan UU 28 tahun 1999 terkait Penyelenggara Negara yang bebas dan bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Hanifa menjelaskan pihaknya dalam dua bulan terakhir sangat sangat gencar menyuarakan betapa korupnya oknum-oknum penyelenggara negara di lingkungan pemerintahan Jokowi,
Dugaan NCW sangat beralasan dengan banyaknya terduga korupsi yang sudah diungkapkan oleh DPP NCW, hingga hari ini, tidak satupun yang ditingkatkan statusnya menjadi tersangka.
Sebut saja oknum menteri AH, DA, BL, ET dan PS, yang sebelumnya pernah kami ungkapkan dugaan KKN yang mereka lakukan, tetapi apa Jokowi peduli? Sudah pasti tidak peduli, lah, bagimana mau peduli kalau Jokowi juga 'ikutan' menabrak konstitusi demi kepentingan dinastinya, kata Hanifa.
Menurut dia, pelanggaran konstitusi yang dilakukan sudah sangat merusak tatanan demokrasi dan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini.
Perubahan yang sangat signifikan dari sikap Jokowi membuat banyak pihak menduga-duga bahwa dia ketakutan jika kekuasaan tidak berpihak kepadanya, jelasnya.
Dalam paparannya, Hanifa menilai sudah selayaknya MPR, DPR, dan DPD untuk segera mengambil sikap tegas menghentikan kekuasaan yang berlebihan yang dipertontonkan oleh Presiden Jokowi melalui Sidang Istimewa (SI).
Mundur secara terhormat atau dimakzulkan oleh rakyat, hanya itu pilihan yang dimiliki Jokowi saat ini, kata Hanif.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2015-2019 Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) gara-gara menjerat politikus Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka rasuah kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.
Menurut Agus, Presiden Ketujuh RI itu menginginkan penyidikan kasus yang mendera Setnov, panggilan akrab Setya Novanto dihentikan.
Agus menceritakan kisah itu saat menjadi tamu program Rossi yang ditayangkan Kompas TV pada Kamis (30/11/2023) malam.
Menurut Agus, suatu saat dirinya sebagai ketua KPK dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara.
Presiden pada waktu itu ditemani oleh Pak Pratikno (menteri sekretaris negara), tutur Agus.
Tokoh asal Magetan, Jawa Timur (Jatim), itu pun kaget karena ternyata dipanggil sendirian menemui Presiden Jokowi.
Menurut Agus, lazimnya seluruh pimpinan KPK hadir saat bertemu presiden.
Saya heran, biasanya dipangil berlima, ini, kok, sendirian, ucapnya.
Selain itu, Agus juga merasakan kejanggalan lainnya. Dia diminta masuk ke Istana Negara melalui pintu kecil di dekat masjid.Bukan lewat ruang wartawan, imbuhnya.
Begitu memasuki ruangan kerja Presiden Jokowi di Istana Negara, Agus makin kaget. Presiden sudah marah, kata Agus. Beliau sudah teriak ‘hentikan’!
Hal itu membuat Agus terheran-heran. Dia bertanya-tanya tentang apa yang dimaksud dengan kata 'hentikan’ yang diteriakkan Presiden Jokowi itu.
Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang disuruh dihentikan itu kasusnya Pak Setnov, ketua DPR waktu itu, tutur Agus.
Narsum : DPP NCW Nasional Corruptipon Watch Jl. Pancoran Indah I No.E3/ 8, RT.11/RW.7, Duren Tiga, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12760
Editor: JOE
