Muhammad Idris Abdul Somad walikota Depok berulang kali disibukkan dengan urusan SE alias surat edaran terkait perpanjangan PSBB tentu atas atensi regulasi diatasnya pemprov jabar dan nasional.
Situasi sulit akibat korona ini membuat terhenti babak demi babak keseruan dalam nego dan koreksi serta bisikan bisikan halus uang puluhan milyar yang telah dianggarkan bahkan akan lelang seharusnya di april 2020 yaitu proyek pengangkatan jalan boulevard GDC beserta jembatan kecil sepanjang jalan dari komplek DPRD Depok sampai ke pertigaan sektor melati samping pasar pucung, racikan bumbu proyek ini masih dibumbui lelang supervisi konsultasi hampir setengah milyar rupiah lagi, mirip seperti racikan supervisi penataan ruang lingkungan hidup beberapa bangunan sekolah dasar (SD) Negeri juga bangunan lurah yang notabene baru kena guyur APBD milyaran tahap pembangunan ahir 2019.
■Dugaan Korupsi dan konspirasi di GDC dengan pemkot Depok
Peran serta masyarakat dalam hal ini khusunya kota Depok sangat dibutuhkan.
Kembali ke dugaan korupsi dan konspirasi pengembang dengan pemkot Depok.
Pada beberapa tahun lalu (2017) saat ini pemkot Depok melalui kepala dinas PUPR masih dijabat pak Mantho Jorgi, media nasional Oborkeadilan.com berkesempatan mengunjungi guna wawancara khusus terkait sarana dan prasarana/ fasum terutama jalan boulevard GDC yang tak kunjung diserah terima kan pengembang ke pemkot Depok.
Secara panjang lebar mantan kadis PUPR Mantho Jorgi menjelaskan telah berkali kali disirami surat dari walikota Depok agar jalan diserahkan ke pemda, namun terkendala dipihak GDC yaitu kondisi jalan kontur yang hancur lebur penuh dengan lobang bahkan telah berkali kali makan korban nyawa jatuh akibat menghindari jalan rusak.
Yang paling jelas menurut Manto Jorgi
Mustahil pemkot Depok mau menerima jalan rusak, selain menyalahi aturan hukum dan perundang undangan, kita akan rugi dan tidak mau belanja anggaran bengkak yang bukan kewajiban kita (Pemkot Depok).
Coba bayangkan, diperkirakan 20 milyar paling sedikit jika dibelanjakan memperbaiki jalan dari dewi sartika hingga ke Samping Damkar, DPRD dan kejaksaan.
Belum lagi dari simpang Damkar ke Pertigaan pasar pucung, ini hasil hitungan konsultan loh tandas Jorgi.
Pantauan Media Nasional Obor Keadilan, bahwa sepanjang januari hingga ahir mei 2020 perbaikan jalan boulevard GDC yang dari pertigaan dewi sartika hingga ke pln sedang berlangsung pembangunan namun lelet padahal ditempat itu sudah meninggal seorang warga (jatuh sendiri bukan tabrakan) persis dijalan berlobang di dekat jembatan depan kantor pemasaran GDC.
■Anggota DPRD turut Angkat Bicara
Anggota Komisi C DPRD Kota Depok, Mazhab HM mengaku, Jalan Boulevard GDC sudah hancur dan semrawut. Padahal, jalan tersebut merupakan jalan utama menuju pusat perkantoran pemerintah seperti gedung DPRD, Kantor Pertanahan, Kantor Kejaksaan, Kantor Pengadilan, Imigrasi, Kemenag, dan BPS. Belum lagi, setiap hari jalan tersebut dilintasi Walikota Depok, sehingga perlu ditanggapi dengan serius.
“Jalan yang berada di seputar GDC dari dulu semarawut dan hancur. Boleh di bilang sangat tidak layak untuk dilalui. Padahal di GDC itu berdiri perkantoran pemerintah, bahkan saat ini ditambah dengan keberadaan alun-alun Kota Depok,” kata Mazhab kepada Radar Depok, Senin (31/03) lalu.
Melihat kondisi tersebut, pihaknya mengaku sangat prihatin. Dia menegaskan Pemkot Depok lebih tegas terhadap pengembang, dalam hal ini GDC. Segera selesaikan pembangunan infrastruktur Jalan Boulevard GDC.
“Bila pihak GDC lalai kami minta untuk sementara setop perizinan dan tidak boleh ada pembangunan di sekitar GDC. Itu bila pembangunan jalan tidak diselesaikan,” tegas Mazhab.
■Pertanyaan warga Depok dugaan konspirasi
Mengapa dari sepanjang jalan boulevard 5,7 kilo meter dibagi menjadi dua tanggung jawab?
Separuh pemkot Depok dan separuh GDC
Bersambung.....
(Obor Panjaitan)
