Inggris Raya Versus Kedaulatan Iran : Pertaruhan di Selat Hormuz

MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | Baru lepas dua pekan saja, Iran membuktikan untuk kesekian kali peringatannya terhadap negara kuat dunia: Inggris. Untuk kepentingan negaranya, Teheran tampaknya tidak sedang berbalas pantun atau sekedar gertak sambal. Tindakan angkatan laut Inggris mencekal kapal supertanker Iran, Grace I (04/07/19), di selat Gibraltar langsung direspon hanya dalam hitungan hari. Iran beraksi melalui komando pasukan khusus angkatan laut (SNSF) Sepah Pasdaran. SNSF melakukan penahanan terhadap kapal tanker berbendera Inggris, Stena Impero (19/07/19), di selat paling stategis di Timur Tengah, bahkan mungkin di dunia: Selat Hormuz.

Aksi Negeri Mullah ini menyita perhatian publik Inggris. Ini akan menjadi PR besar bagi siapapun yang akan terpilih sebagai perdana menteri negara itu. Kasus di Selat Hormuz menambah daftar masalah Inggris yang sedang berkutat dengan krisis kebijakan Brexit. Belum lagi resesi ekenomi yang siap menghadang sejak krisis keuangan.

Kandidat terkuat kursi perdana menteri, Boris Johnson, akan segera diuji sejak hari pertama kemenangannya oleh “krisis besar internasional” menyusul tindakan Iran tersebut. Sambil mengunduh video proses penangkapan tanker oleh pasukan Iran, The Guardian (21/07/19) memperingatkan Johnson dalam tajuk “Focus on Iran Crisis or Risk War”. Opsi pertama itulah yang satu hari sebelumnya sudah ditempuh penantang terkuatnya, Jeremy Hunt.

Pencekalan tanker di selat Hormuz cukup kuat bagi Teheran untuk memahamkan pesan politiknya, terutama, kepada Inggris, AS dan sekutu-sekutunya di kawasan Timur Tengah, serta negara-negara perunding nuklir (5+1) bahwa respon Presiden Iran Juli tahun lalu bukan sekadar retorika diplomasi. Dalam menanggapi politik AS memboikot ekspor minyak Iran sampai ke titik nol, Rouhani menyatakan bahwa jika minyak Iran tidak bisa diekspor, tidak akan ada minyak yang lolos keluar dari Teluk Persia.

Pesan yang lebih krusial lagi, momentum pencekalan ini terjadi setelah Sepah Pasdaran tepat satu bulan sebelumnya (20/06/19), di selat yang sama, menembak jatuh drone mata-mata antiradar AS, RQ-4A Global Hawk. Iran mengirimkan pesan bahwa setelah kekuatan daratnya terlibat di Suriah dan Irak melawan ISIS buatan AS, Iran juga digjaya di udara (penembakan drone) juga di laut (penahanan tanker).
Berikut ini videonya:

Dalam kasus penahanan tanker, menarik untuk diperhatikan bahwa yang ditantang Iran adalah Inggris yang selama ini dikenal sebagai Penguasa Laut. Nyatanya, kekuatan laut Inggris gagal melindungi kepentingan negaranya. Mestinya, sejak pencekalan yang mereka lakukan terhadap kapal Iran, Inggris meningkatkan kewaspadaannya terhadap hilir mudik kapal-kapalnya di Selat Hormuz.

Ketidakpandaian Inggris harus dibaca sebagai kebodohan negara sekutu abadi AS itu, mengingat teknologi militer dan informasi serbacanggih mereka yang jatuh di bawah peringatan aksi serupa dari pihak Iran, negara yang teknologi militernya justru tidak secanggih Inggris. Tidak berlebihan bila mantan menteri urusan Timur Tengah, Alister Burt, mendesak agar PM Inggris terpilih agar memiliki kepakaran soal Iran.

Sebagai langkah hukum, Inggris sudah mengadukan kasus ke DK-PBB. Pengaduan ini sekaligus juga peluang bagi Iran untuk bisa mengklarifikasi posisi hukumnya sebagai pencekal di Selat Hormuz dan tercekal di Gibraltar di hadapan sidang DK-PPB. Sebelumnya, Iran “dicekal” untuk menghadiri sidang darurat Dewan untuk kasus yang diadukannya sendiri terkait pelanggaran drone AS Juni lalu.

Posisi hukum Iran di tingkat internasional tampak kuat bagi sejumlah negara untuk meningkatkan kewapadaan mereka mematuhi hukum internasional di selat Hormuz. Setidaknya, Tel Aviv mereaksi konstelasi Teluk Persia dengan meningkatkan sistem pengamanan semua rute kapal-kapal militer dan niaga yang menuju Israel.

Namun, secara praktis, pencekalan tanker oleh Iran itu nyatanya telah mengendurkan sikap Inggris yang kini hendak menempuh jalur penyelesaian diplomatik. Sikap melunak ini dimulai dari kontak telepon menteri luar negeri Inggris, Jeremi Hunt, dengan Javad Zarif, diikuti dengan pembebasan kapal Iran yang ditahan oleh sekutu terkuat Inggris di Timur Tengah, Saudi Arabia.

Tidak seperti yang diopinikan media internasional, sejauh ini kecaman atas pencekalan tanker Inggris lebih merupakan pernyataan kekuatiran dan desakan Uni Eropa agar Teheran menempuh politik détente dalam kebijakan luar negerinya. Sejurus dengan itu, Menlu Jerman Haeko Maas mendesak agar kanal-kanal penyelesaian diplomasi tetap terbuka. Sementara Trump sendiri tidak siap menyatakan komitmen melakukan pengamanan tanker Inggris hanya karena tidak punya kesepakatan di atas kertas dengan London.

Di dalam negeri Iran sendiri, krisis Selat Hormuz ini malah semakin membuat solid berbagai faksi politik. Atmosfer politik nasional Iran sempat dilanda disharmoni menjelang dan pasca penandatangan nota kesepakatan nuklir JCPOA tiga tahun lalu.  Akan tetapi, gonjang-ganjing disharmoni itu mereda sejak keputusan sepihak AS keluar dari kesepakatan. Disharmoni benar-benar hilang ketika Sepah Pasdaran berhasil menembak jatuh drone AS.

Menlu Iran di era perang Iran-Irak, Ali Velayati, mengingatkan juru runding arahan Javad Zarif bahwa pembangunan pertahanan nasional dan pengembangan rudal dalam negeri amat sangat menentukan bukan hanya arah kebijakan luar negeri, tetapi juga esensi perundingan segenting nuklir. Menurut Velayati, duduk berunding tanpa sabuk peluru seperti bertempur tanpa senjata.

Sebelum mencapai puncak harmoni, jajaran elit dimufakatkan oleh diksi pemimpin tertinggi Revolusi, Ayatollah Ali Khamenei, dalam menyebut pencekalan supertankernya oleh Inggris itu dengan istilah duzd-e darya’i (bajak laut), seolah hendak mengingatkan masyarakat internasional akan kebiasaan pembajak laut asal Somalia, negara lemah di Afrika, yang kini diperankan oleh negara kuat di dunia.

Narasi itu selanjutnya menjadi referensi kalangan elit Iran dalam merespon positif tindakan pencekalan tanker oleh Sepah Pasdaran. Soliditas kembali tampak dari media-media kubu moderat dan, terutama, pemangku kebijakan luar negeri kabinet Rouhani dengan meneruskan argumen-argumen pencekalan tanker Inggris.

Pemberitaan melimpah ruah oleh kantor-kantor berita internasional di kasawan seperti Raialyaum (20/07/19) menunjukkan efek positif yang diraih Sepah Pasdaran, lebih dari keuntungan politik dalam negeri, justru menjangkau ekspektasi publik di beberapa negara Timur Tengah. Pencekalan tanker Inggris memperkental semen perekat soliditas dan konsensus politik nasional. Tidak berlebihan bila juga dinyatakan bahwa Iran adalah representasi dari kekuatan regional yang otentik anti kebijakan AS dan sekutu-sekutunya dari Eropa dan sejumlah negara Arab di kawasan.

Situasi di dalam negeri juga tampaknya melampaui ekspektasi kubu konservatif di Iran. Surat kabar ternama domestik, Kayhan, cukup memasang hukum Hammurabi lex talionis di halaman depan: “Tanker Dibalas Tanker”. Harian nasional kubu moderat, Etemad, mengangkat headline dalam dua kata Persia: “Baritania-e Shaghir” yang bermakna “Britania Kecil”. Pesan Teheran cukup jelas: klaim “raya” yang selama ini menjadi stigma kekuatan laut Inggris menjadi kecil bila sudah menerjang kedaulatan negara.

Dalam wawancaranya dengan majalah The New Worker (19/07/19), Menlu Javad Zarif mengulang semirip narasi jenderal perang Iran yang paling disegani Arab dan Barat, Qasim Sulaimani, “Anda bisa saja memulai perang, tetapi di tangan kami perang itu berakhir.”

Inggris telah bermain dengan asap Iran sambil berharap-harap cemas, kapan Negeri Mullah itu turut memadamkan apinya. Langkah apa yang akan diambil Teheran pasca pencekalan Stena Impero? Meski tidak ada di dalam negeri yang percaya kuat akan terjadi perang, sulit mengabaikan ke mana saja arah asap akan bergerak. Seperti dinyatakan duta besar Iran di London, “Betapa pun nanti, Iran sudah siap dan tegas untuk berbagai skenario.”

Peneliti Indonesia Center for Middle East Studies (ICMES), Dosen STFI Sadra

http://liputanislam.com/analisis/inggris-raya-versus-kedaulatan-iran-pertaruhan-di-selat-hormuz/