HEADLINE

Mencaplok Lahan Situ Patinggi Kota Depok, PT. Karabha Digdaya Diseruduk Aktivis dan Warga

/

Redaksi / Selasa, 05 Maret 2019 / 10:43 WIB

Sebarkan:

OBORKEADILAN.COM- Masyarakat Peduli Situ Patinggi Tapos menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang Golf Emeralda kecamatan Tapos, kota Depok, Senin (4/03/2019). Aksi ini dikomandani langsung para aktivis papan atas kota Depok .

Mengusung 9 tuntutan, massa aksi menyebut keberadaan Situ Patinggi di berada dalam area padang Golf Emeralda merupakan Suatu Aset Pemerintah yang saat ini sedang dikuasai oleh Korporasi/Swasta diduga tanpa legalitas yang jelas.

Koordinator aksi, Didy Kurniawan mengatakan, dalam aturan perundangan jelas disebutkan bahwa Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) yang berada di bawah Kementerian PUPERA (Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat) adalah pemangku kepentingan atas Setu dan Danau di Kawasan Ciliwung dan Cisadane.

“Jadi Setu Patinggi termasuk di dalamnya. Tapi kondisi terkini, Situ Patinggi yang semestinya menjadi kawasan publik, saat ini hanya memiliki akses  terbatas, satu-satunya lewat Gerbang Utama Lapangan Golf Emeralda,” jelas Didy Kurniawan.

Didy juga mengutarakan, pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 121 tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air telah disebutkan jelas pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) terkait prinsip-prinsip pengusahaan sumber daya air serta pemanfaatan bagi kesejahteraan rakyat.

Selain itu kata Didy, pada Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah yang sama, tercantum mengenai zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air untuk kelestarian Sumber Daya Air serta kepentingan sosial, budaya, dan hak ulayat masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan Sumber Daya Air.

“Ketika Setu patinggi tidak bisa dimaksimalkan oleh masyarakat sekitar, tentunya kami mengutuk keras penguasaan dan pengusahaan atas satu-satunya sumber daya air di wilayah Tapos oleh PT Karabha Digjaya,” ucap Didy Kurniawan yang juga Caleg PDI Perjuangan daerah Pemilihan Cilodong-Tapos.

Untuk itu mereka menuntut agar Departemen Keuangan Republik Indonesia beserta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai pemegang saham PT. Karabha Digdaya dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane untuk mengembalikan Situ Patinggi ke fungsi awalnya agar dapat dipergunakan/di kelola oleh masyarakat Tapos melalui Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Situ Patinggi Tapos Kota Depok.

“Lahan Situ Patinggi yang di kuasai PT. Karabha Digdaya wajib dikembalikan sepenuhnya agar bisa dikelola dan berguna untuk masyarakat sekitar,” tegas Didy Kurniawan.

Tuntutan lainnya yang tertuang dalam rilis aksi dan dibacakan dalam aksi yang berlangsung mulai pukul 14:10 WIB ini adalah agar pihak BBWS Ciliwung Cisadane dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok untuk melakukan pengukuran ulang terkait batas-batas Situ Patinggi.

“Ini penting, Badan Pertanahan Nasional kota Depok harus segera membentuk tim dalam penanganan lahan-lahan asset pemerintah/asset Pemerintah Daerah Kota Depok, baik yang berstatus Hak Guna Bangun ataupun Hak Guna Pakai yang sudah mati masa berlakunya dan sudah tidak di perpanjang lagi agar segera di bekukan dan tidak ada tukar menukar lahan,” sebut Didy Kurniawan.

Masyarakat Peduli Situ Patinggi Tapos juga menuntut agar dilakukan pengusutan tuntas atas lahan-lahan PT. Karabha yang tidak memiliki kejelasan dari pihak BPN berdasarkan ploating, agar lahan-lahan tersebut secepatnya dikembalikan ke warga sekitar dalam lingkup aset kota Depok.

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dan DPRD Kota Depok juga diminta oleh mereka untuk memperhatikan kondisi tata ruang Situ Patinggi dalam Perubahan Perda RTRW/Tata Ruang 2019.

Intinya sambung Didy, agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok dan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok untuk menghentikan semua perizinan dan kegiatan pembangunan di lingkungan lahan PT. Karabha Digdaya sampai dengan adanya penetapan payung hukum tata ruang Depok yang di sahkan dalam Perda RTRW/Tata Ruang yang baru nanti.

Warga sekitar juga meminta agar PT Karabha Digjaya mau mengutamakan warga Tapos sebagai tenaga kerja. Dan jika tuntutan-tuntutan kami tidak di penuhi, maka Pengurus Lingkungan sekitar lahan PT. Karabha tidak akan menandatangani izin lingkungan untuk apapun kegiatan pembangunan dilahan PT. Karabha Digdaya,” tegas Didy Kurniawan.

Aksi unjuk rasa yang berlangsung hampir 1 jam lebih ini tampak dikawal ketat oleh ratusan aparat dari Kepolisian maupun anggota TNI baik yang berpakaian dinas maupun berpakaian biasa.

“Ampun, banyak banget intelnya Karabha Digjaya nih, pantesan kuat banget dari dulu mereka ya gak bisa tersentuh. Tapi mudah-mudahan Aparat akan berpihak pada rakyat yang jelas sudah membayar gaji mereka,” ucap Albert, salah satu aktifis yang ikut dalam barisan aksi. (Ant/CPB/ karya tulis DepokNet)

Editor :
Penanggung Jawab Berita Obor Panjaitan

Media Nasional Obor Keadilan menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : obor.leo@gmail.com dan atau via wa : 082114445256

KOMENTAR
TERKINI