Jakarta | Media Nasional Oborkeadilan | [23-04-2018] Senin - Pilkada serentak 2018 yang akan digelar Juni mendatang di 171 daerah (17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota), nampaknya masih dihampiri dengan penggunaan isu suku, agama, ras, dan antar golongan (sara). Seperti yang kita ketahui bersama dalam satu dua tahun kebelakang ini isu SARA sangat mendominasi di kancah perpolitikan. Politik yang menggunakan isu SARA menjadi senjata yang cukup jitu untuk menjegal lawan politiknya.
Padahal hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih. Terkait persoalan selanjutnya, tentunya ada beberapa tahapan yang harus dilalui untuk setiap calon. Karena ada aturan dan syarat yang harus dipenuhinya. Diskusi Bertempat di Warung Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat. (23/4) Senin.
Veri Junaidi, ketua Konstitusi dan Demokrasi inisiatif), Dalam wawancara dengan media Oborkeadilan menjelaskan,
" Suasana pemilu ini yang kita berharap publik memiliki rasa nyaman saat pemilu. yang namanya pemilu itu adalah pesta demokrasi rakyat, jadi harusnya kita dibikin happy dengan hal itu "
Kita mengetahui seluk beluk proses, apa yg harus di antisipasi saat pilkada dan pemilu, adapun seorang mahasiswa sebagai " agen of change ", menurutnya mahasiswa jauh lebih penting untuk menjaga persatuan, memiliki setiap pendapat yang solid. Soal pemuda ancaman sara dan politik uang itu harus kita memfilter diri baik secara kritikan maupun masukan, khususnya untuk media tidak menyebarkan hoax, serta masuk dalam politik praktis untuk menyebarkan kebecian sesama bangsa ", jelasnya.
Very juga mengatakan, " Di awal awal reformasi sampai sekarang yang namanya politik uang selalu ada. Soal politik uang dan sara harus di antisipasi, satu, disitulah rakyat daulat rakyat memilih. kasus politik ini Bukan bisnis, dalam artinya berapa yang dikeluarga harus lebih besar dari modal yang dikeluarkan, egitu banyak kasus politik, mengeluarkan uang membeli suara, sering ", Ujarnya.
Hanya karena persoalan tidak sepaham, dapat memunculkan isu-isu yang dapat melemahkan orang lain, bahkan cenderung menjatuhkan. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan bahasa, berbagai agama sudah ada sebelum merdeka. Jika saja bangsa yang heterogen ini tidak memiliki tujuan dan cita-cita yang sama. belum tentu negara ini ada dan berdiri hingga dapat merebut kemerdekaan tanpa bantuan dari pihak manapun.
Makanya terjadi Korupsi dimana mana, fakta bukan prosesnya yang salah, tapi yang salah d ke hak pemilih. Dan kenapa kemudian isue sara itu sangat penting, larangan tiu adalah dilarang dalam kampanye untuk menghina suku, ras, agama tertentu.
- Abdul Hanan Ghoni (ketua PBNU), " Pemuda itu menjadi pemimpin di masa depan, karena dalam khasanah, Modal hari ini dengan berbagai latar belakang diharapkan menjadi pemimpin dimasa mendatang ". Ujarnya.
Pertama, sebagai pemuda tentu harus optimis apalagi ini adalah BEM Perguruan Tinggi Islam, bahwa di dalam Islam itu harus optimis, harus memiliki cita cita yang tinggi. Kedua, Sebagai yang percaya adanya tuhan (Allah. S.W.T) , Kita harus Husnudhon disetiap apa yang kita kerjakan sehari hari. Kemudian Ukhwah, Persaudaraan sebangsa dan setanah air, sama sama bagaimana mempunyai niatan kedepan lebih baik. Ketiga, Persaudaraan Insaniah, Persaudaraa sesama manusia. Ditahun politik ini bisa mengghargai pilihan kita dalam berpolitik.
- " Hanya karena persoalan tidak sepaham, dapat memunculkan isu-isu yang dapat melemahkan orang lain, bahkan cenderung menjatuhkan. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan bahasa, berbagai agama sudah ada sebelum merdeka. Jika saja bangsa yang heterogen ini tidak memiliki tujuan dan cita-cita yang sama. belum tentu negara ini ada dan berdiri hingga dapat merebut kemerdekaan tanpa bantuan dari pihak manapun.
Ajang PILPRES, maupun PILKADA merupakan suatu bukti bahwa negara kita ialah negara yang menganut azas demokrasi, Di mana demokrasl merupakan bentuk pemerintahan bahwa semua warga negara memiliki hak setara dalam mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung maupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan. dan pembuatan hukum. Suatu pemerintahan demokratis berbeda dengan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang satu orang. seperti monarki, atau sekelompok kecil, seperti oligarki.
Jika dilihat dari kaca mata akademis sebagai mahasiswa, tentu ini merupakan hajat bersama yang harus dikawal. Sebagai bentuk aplikasi dari amanat undang-undang yang mewajibkan setiap warga negara berhak memilih dan dipilih. Persoalan siapa pemimpin atau wakil rakyat kedepan semoga saja amanah dan dapat menjalankan tugasnya. Dari berbagai masalah yang kami uraikan diatas, patut kiranya mahasiswa. khususnya mahasiswa perguruan tinggi agama Islam mengawal secara penuh proses pada semua ajang demokrasi. Agar dapat meminimalisir masalah masalah yang ada, sebab, mahasiswa merupakan suatu elemen masyarakat yang memiliki kemampuan dalam mengendalikan keadaan sosial yang ada.
Kemudian, kami sampaikan terima kasih kepada para narasumber, peserta, panitia, awak media serta pihak -pihak yang lain yang telah membantu dalam proses pencerdasan kepada anak bangsa terkhusus bagi kami para mahasiswa. Berdiskusi, mengkaji dan mensikapi situasi -situasi yang ada dalam proses Demokrasi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 maka kami anggap perlu adanya pernyataan sikap serta seruan. [MI]
