Dugaan Markup Rp 5,4 Miliar dalam Pengadaan Alat Tulis Depok: BPK & Inspektorat Bungkam, 2025 Dianggarkan Lagi?

Media Nasional Obor Keadilan | Depok | 19 Februari 2025 – Pengadaan alat tulis untuk siswa SD dan SMP di Kota Depok tahun anggaran 2023 kembali menjadi sorotan setelah ditemukan dugaan markup harga yang mencapai Rp 5,4 miliar. Ketua Ikatan Pers Anti Rasuah (IPAR), Obor Panjaitan, bersama timnya mengungkapkan kejanggalan dalam proyek yang dikelola Dinas Pendidikan Kota Depok. Lebih mengejutkan lagi, proyek serupa justru kembali dianggarkan pada tahun 2025 dengan jumlah yang jauh lebih fantastis.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh, proyek ini mencakup pengadaan pensil 2B dan buku tulis bagi 105.376 siswa dengan total anggaran lebih dari Rp 20,5 miliar. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa harga satuan dalam pengadaan jauh lebih mahal dibanding harga pasaran tertinggi.

Dugaan Markup Harga

Hasil analisis harga menunjukkan bahwa:

Pensil 2B yang dibeli seharga Rp 60.000 per siswa, padahal harga pasaran tertinggi hanya Rp 18.750. Dugaan kelebihan harga mencapai Rp 4,3 miliar.

Buku tulis yang diadakan dengan harga Rp 60.000 per siswa, sementara harga pasaran hanya Rp 50.000, menyebabkan potensi markup Rp 1,05 miliar.

"Dari data ini, bisa kita lihat bahwa ada dugaan markup hingga Rp 5,4 miliar. Apakah benar barang ini disalurkan ke anak-anak? Ataukah ada permainan anggaran?" ujar Obor Panjaitan.

Lebih Fantastis di 2025!

Tak berhenti di tahun 2023, pengadaan serupa justru kembali dianggarkan dalam APBD 2025 dengan nilai yang jauh lebih besar! Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa proyek ini telah menjadi skema anggaran tahunan yang terus berulang tanpa pengawasan ketat.

"Kalau ini benar-benar untuk siswa, kenapa setiap tahun jumlahnya terus meningkat drastis? Apa setiap tahun anak-anak di Depok kehilangan pensil dan buku tulis mereka?" sindir Obor Panjaitan.

Siapa yang Bertanggung Jawab?

Joko Sutrisno, S.Pd, M.Pd., Kabid Pembinaan SMP.

Sebagai pejabat yang berwenang, Joko Sutrisno, S.Pd, M.Pd., selaku Kabid Pembinaan SMP, diduga menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bertanggung jawab atas pengadaan ini. Sementara itu, Wawang Buang, Kabid Pembinaan SD, juga memiliki peran dalam pembinaan sekolah dasar terkait distribusi alat tulis ini.

Kabid Pembinaan Sekolah Dasar (PSD), Wawang Buang M.Pd mewakili Kepala Disdik Kota Depok.

Namun, pertanyaan besar muncul: mengapa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI meloloskan proyek ini? Mengapa Inspektorat Kota Depok seolah menutup mata?

"Ini kejahatan luar biasa! Kenapa ini bisa lolos dari BPK RI? Kenapa Inspektorat Depok berani membiarkan ini? Apakah ada setoran di balik ini? Betapa gamblangnya dugaan permainan ini!" tegas Obor Panjaitan.

Walikota Depok Harus Bertanggung Jawab

Walikota Depok, Mohammad Idris.

IPAR mendesak Walikota Depok, Mohammad Idris, untuk segera mengambil tindakan tegas. "Apakah beliau benar-benar tidak tahu, atau justru ini sudah terkoordinasi dengan baik di dalam sistem?" lanjut Obor.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan Kota Depok, BPK RI, dan Inspektorat belum memberikan tanggapan resmi terkait temuan ini. Masyarakat dan aktivis antikorupsi kini menanti jawaban dari para pejabat terkait.

(Berita Media Nasional Obor Keadilan ini akan terus diperbarui seiring dengan perkembangan investigasi.)