Dalam pernyataan yang direkam melalui voice note, Andar Situmorang menyikapi penahanan Hasto dengan nada skeptis. Ia menilai KPK bertindak tanpa dasar hukum yang kuat. “Saya menyikapi berita tentang ditahannya Hasto. Saat ini KPK itu ngawur dan tidak profesional. Alasannya, dulu ada tuduhan bahwa Hasto mempersulit atau menghalang-halangi penyidikan, tapi itu belum pernah Harun Masiku dilidik langsung,” ujar Andar. Ia juga mempertanyakan substansi tuduhan tersebut, dengan menyebut bahwa penahanan Hasto didasarkan pada dalih yang lemah.
Andar menambahkan, “Hasto mendalilkan bahwa dia ditahan karena menghalang-halangi penyidikan. Tapi siapa yang ada dilidik disini? Ketua KPK yang baru ini lebih bagus membatalkan penahanan Hasto.
Pernyataan ini merujuk pada fakta bahwa Harun Masiku masih buron, sehingga tuduhan perintangan penyidikan oleh Hasto dianggap tidak memiliki pijakan konkret.
Poin-Poin Kritik Andar Situmorang terhadap KPK
Berdasarkan pernyataannya, Andar Situmorang menguraikan beberapa poin penting yang menjadi dasar kritiknya terhadap penahanan Hasto oleh KPK:
Ketidakprofesionalan KPK: Andar menyebut KPK bertindak “ngawur” dan tidak sesuai standar profesional dalam menangani kasus ini, terutama karena penahanan Hasto dilakukan tanpa proses penyelidikan perkara yang jelas.
Tuduhan Tanpa Bukti Kuat: Tuduhan bahwa Hasto menghalang-halangi penyidikan Harun Masiku dinilai tidak terbukti, mengingat Harun Masiku sendiri belum pernah ditemukan atau “tidur” di tangan KPK.?
 |
| Andar Situmorang SH MH |
Regulasi Terkait Penahanan oleh KPK
Penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK merujuk pada Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa penahanan dapat dilakukan jika terdapat cukup bukti permulaan dan tersangka diduga akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU KPK memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penahanan selama maksimal 20 hari pertama, yang dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan.
Namun, Andar Situmorang mempertanyakan apakah KPK telah memenuhi syarat bukti permulaan yang cukup dalam kasus ini. Menurutnya, tuduhan perintangan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Tipikor harus dibuktikan dengan jelas, terutama karena Harun Masiku masih buron. “Belum pernah ada bukti bahwa Hasto secara langsung menghalangi penangkapan Harun Masiku. Ini seperti KPK mencari kambing hitam karena gagal menangkap buronan utama,” tegas Andar.
Konteks Penahanan Hasto Kristiyanto
Meski demikian, kritik Andar Situmorang sejalan dengan sejumlah pandangan yang menyebut penahanan ini sarat dengan kelemahan hukum. Hingga kini, KPK belum berhasil menemukan jejak Harun Masiku, yang telah buron selama lebih dari empat tahun. Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa penahanan Hasto adalah langkah hukum murni, namun hal ini tidak meredam tuduhan bahwa KPK kehilangan kredibilitas dalam kasus ini.
Tanggapan Lanjutan
Andar Situmorang menyerukan agar KPK mengevaluasi kembali pendekatan mereka dalam kasus ini. “Jika KPK ingin menunjukkan integritas, tangkap dulu Harun Masiku, baru bicara soal perintangan. Penahanan Hasto sekarang ini lebih terlihat sebagai manuver politik ketimbang penegakan hukum,” pungkasnya.
Kasus ini masih akan bergulir, dengan tim hukum Hasto yang dipimpin Maqdir Ismail telah mengajukan praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya penahanan tersebut. Publik kini menanti apakah KPK dapat membuktikan tuduhan mereka atau justru semakin terperosok dalam kontroversi.
Penulis: Obor Panjaitan | Ketua Ikatan Pers Anti Rasuah (IPAR)
Redaksi: Media Nasional Obor Keadilan
