Media Nasional Obor Keadilan | Balige |Selasa, (16/03/20) - Puluhan Desa di Kabupaten Toba propinsi Sumatera Utara akan segera melakukan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD). Pengisian anggota BPD yang sempat ditunda akibat bencana non alam covid 19, kini sudah berproses ditandai dengan adanya pengumuman Panitia Pengisian Anggota BPD di beberapa desa di kecamatan Balige.
Ket gambar : Gagal pemilihan langsung, Panitia hanya menerima berkas pendaftaran dari warga.
Salah satu desa yang akan melaksanakan Pengisian anggota BPD adalah Desa Matio Kecamatan Balige. Dalam pengumuman yang dikeluarkan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD desa Matio yang ditempel di beberapa tempat di wilayah desa Matio, diketahui bahwa pengisian BPD Matio akan dilaksanakan dengan pemilihan langsung (hal ini diperkuat dengan pernyataan Ketua dan sekretaris Panitia yang disampaikan dalam beberapa kesempatan).
Beberapa warga Masyarakat Matio yang mengetahui pengumuman tersebut merasa senang dilakukan pemilihan langsung. Menurut mereka pemilihan langsung seperti inilah yang mereka inginkan. Beberapa warga yang meminta namanya tidak ditulis dalam berita ini mengatakan:" Kami sangat senang kalau pengisian anggota BPD dilakukan secara langsung seperti ini. Jadi anggota BPD yang akan terpilih nanti akan benar-benar mewakili masyarakat dusun per dusun.
Tidak seperti BPD yang sekarang ini terpilih tanpa melalui pemilihan yang sesuai aturan".
Hal senada juga dikatakan oleh Ketua BPD Desa Matio inisial GP. Ketika dimintai pendapatnya mengenai cara pengisian BPD yang diinginkannya, GL mengatakan: "saya lebih setuju kalau pengisian BPD dilakukan dengan langsung melalui keterwakilan wilayah atau dusun". Namun sayang, Harapan dan keinginan masyarakat Matio ini sepertinya sulit dan kecil peluangnya untuk terwujud. Pasalnya pemilihan secara langsung yang diumumkan Panitia Pengisian anggota BPD, ternyata tidak dilaksanakan oleh Panitia sendiri.
Kemarin Senin, (15/03/20), bertempat di rumah kepala Dusun satu, sesuai jadwal akan diadakan pemilihan langsung. Warga dusun sudah antusias menghadiri rapat dusun yang semula direncanakan akan melaksanakan pemilihan langsung, terpaksa harus pulang dengan rasa dongkol dan kecewa karena Panitia bahwa pengisian BPD tidak jadi dilakukan secara langsung, melainkan dengan musyawarah desa yang akan dilaksanakan pada 31 Maret mendatang di kantor desa. "Tadinya memang kita akan melaksanakan pemilihan langsung.
Tetapi kami memang salah, kami kurang pandai memahami peraturan. Pengisian anggota BPD tidak jadi kita lakukan dengan langsung hari ini, akan dilaksanakan nanti pada 31 Maret dengan cara musyawarah di kantor Desa. Ini atas perintah camat. Jadi sekarang kami hanya menerima surat pendaftaran. Bagi siapa saja yang mau mendaftar, silahkan serahkan foto copy KTP, foto copy KK, foto copy ijazah dan mengisi formulir. ujar Sekretaris Panitia sembari membagikan beberapa formulir kepada warga yang mendaftar.
Camat Balige melalui sekretaris camat Lamtiur Debataraja yang dikonfirmasi tentang pernyataan sekretaris Panitia pengisian ini mengatakan" kami dari kecamatan dari semula menyarankan kepada desa agar pengisian anggota BPD dilakukan dengan musyawarah, bukan pemilihan langsung. Saya tegaskan, kami menyarankan, bukan menekan. Saran kami ini berdasarkan pertimbangan dana dan pertimbangan situasi pandemi covid saat ini. Karena pemilihan langsung itu membutuhkan biaya yang besar sementara dana untuk itu tidak ada dianggarkan di APBDes. Selain itu dalam rangka protokol kesehatan adalah untuk menghindari kerumunan". ujar sekretaris camat Balige.
Berkaitan dengan Pengisian Anggota BPD ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (PPMDPPA) Kabupaten Toba melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Saut Sihombing ketika dimintai pernyataan terkait Pengisian Anggota BPD ini mengatakan: "sesuai peraturan, pengisian BPD dilakukan sesuai kesepakatan di desa, bisa melalui musyawarah bisa pemilihan langsung". ujar Saut melalui aplikasi pesan singkat. Sementara itu, beberapa warga desa Matio saat ini sedang gusar. Mereka saling tanya sesama mereka. "Bagaimana jadinya kita ini, apa lagi yang bisa kita lakukan. Kalau perlu kita laporkan saja masalah ini ke kantor Bupati. Kita harus usahakan pemilihan langsung" Demikian beberapa bunyi percakapan warga. Nampaknya mereka sangat khawatir kalau pengisian BPD dilakukan dengan musyawarah desa meskipun itu juga tidak menyalahi aturan. (Vendi/Seblon)
Editor: Redaktur
Penanggung jawab berita: Obor Panjaitan
