 |
| Massa dari Gerakan Jaga Indonesia menggelar aksi tidur berselimut bendera merah putih di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2020). Mereka menolak serta memboikot perusakan cagar budaya dan penyelenggaraan Formula E di Monas . |
OBORKEADILAN.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta mendapatkan informasi dari laman dashboard-bpkd.jakarta.go.id bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta telah membayar commitment fee Formula E tahun 2021 sebesar Rp 200 miliar dari total tagihan Rp 396 miliar.
Menyikapi hal tersebut, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menilai Pemprov tidak memiliki keberpihakan terhadap penderitaan rakyat.
“Balapan tahun 2020 ini saja belum jelas apakah akan dilaksanakan, kok malah sudah bayar commitment feeuntuk balapan tahun depan 2021. Zaman susah begini rakyat butuh sembako, bukan balapan mobil,” kata Anggara Wicitra Sastroamidjojo, Wakil Ketua Komisi E dari Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (22/4/2020).
Apalagi, Anggara menjelaskan, dampak negatif covid-19 terhadap keuangan daerah saat ini tidak main-main.
Penutupan berbagai kegiatan ekonomi dalam rangka Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengakibatkan realisasi pendapatan daerah dalam APBD tahun 2020 akan defisit sekitar Rp 40 triliun.
“Yang saya heran, di tengah ancaman defisit anggaran, bisa-bisanya Pemprov malah memprioritaskan bayar commitment fee. Padahal, dengan harga sembako Rp 149.500 per paket, duit commitment fee Rp 200 miliar itu bisa dipakai beli tambahan sembako untuk 1,3 juta keluarga,” ujar Anggara.
Anggara mempertanyakan sikap Pemprov DKI Jakarta yang lebih mengistimewakan pembayaran ke Formula E Operations Limited (FEO) selaku pemilik lisensi ajang balap Formula E, ketimbang memenuhi komitmen bantuan sosial (bansos) kepada warga Jakarta.
“Saya menilai komitmen Pemprov DKI terhadap bansos tidak sekuat komitmennya terhadap balap Formula E. Ini terlihat dari nilai bansos yang terus turun. Awalnya, Pak Gubernur berjanji tiap keluarga miskin akan dapat Rp 1 juta per bulan. Tidak berapa lama, angkanya turun jadi Rp 600 ribu per bulan. Belakangan, realisasinya cuma Rp 299 ribu per bulan. Saya ingatkan, Pemprov DKI bekerja untuk warga Jakarta, bukan ke panitia balapan mobil,” ucap Anggara.
Anggara menduga nilai bansos yang terus berkurang ini disebabkan oleh realisasi pendapatan daerah yang jauh dari target.
Sejauh ini, realisasinya baru Rp 11,8 triliun atau sekitar 14,4 persen dari target.
“Saat anggaran pemerintah terbatas, seharusnya uang yang sedikit itu dipakai untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Jangan sampai untuk balapan mobil uangnya ada, tapi giliran bansos uang tidak ada. Saya dapat laporan sampai sekarang masih ada ratusan ribu warga Jakarta tidak dapat bansos,” tutur Anggara.
Anggara memperkirakan pihak Pemprov DKI nanti akan membela diri dengan menyebut bahwa skema pembayaran sudah diatur di dalam kontrak, oleh karena itu harus dipenuhi.
“Kontrak itu bukan kitab suci. Kontrak bisa diubah dan dibicarakan ulang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, apalagi saat ini statusnya bencana nasional pandemi covid-19. Pemprov DKI punya alasan kuat untuk negosiasi kontrak Formula E," katanya.
Bahkan, menurut dia, seharusnya Pemprov membatalkan kontrak dan meminta kembali commitment fee tersebut dikembalikan.
"Di masa sulit seperti ini rakyat tidak butuh tontonan balapan mobil,” tutup Anggara.(*)
Editor : Redaktur
Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan
Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan
