BORONG- NTT | Media Nasional Oborkeadilan.com, – Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) Ruteng dan Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Kota komba, menilai keputusan Kepala Dinas P dan K Matim adalah bentuk penyimpangan kebijakan.
Hal itu disampaikan Firman Jaya Selaku korlap LMND dalam aksi damai via Pernyataan Sikap yang mereka serah pada perwakilan pemda Matim Rabu, (18/4/2018), di halaman kantor Bupati Matim
Pernyataan sikap dua lembaga yang melakukan aksi damai tersebut, di terima Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra, Drs. Ganggur Hendrikus, asisten administrasi perekonomian dan pembngunan, Drs. Wilhelmus Deo, M. Si dan staf ahli bidang Hukum dan Ham, Drs. Yohanes Subur, di halan kantor Bupati setempat.
“Kebijakaan yang dibuat oleh Kepala Dinas P dan K Kabupaten Matim merupakan Kebijakan yang diambil Semena-mena sehingga ada indikasi menimbulakan konflik horisontal antara guru THL dan BOSDA”, ungkap firman.
Pemerintah Matim melalui Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra, Drs. Ganggur Hendrikus, “hakekatnya menerima baik aksi yg di lakukan semua ormas, selama itu menghargai demokrasi serta menjaga keamanan dan ketertiban”, tegas hendrik.
Dia melanjutkan, “Aspirasi diterima dan dikaji lebih dalam untuk di jadikan bahan pertimbangan untuk kebijakan selanjutnya”, jelas hendrik.
Dalam pernyataan sikap ,LMND dan SRMI menilai ,kebijakan Kadis P dan K Matim sebagai abuse of power dengan sengaja menabrak Perda dan APBD yang sudah ditetapkan melalui paripurna lembaga legislatif setempat. Karena itu, persoalan yang terjadi pada internal Dinas P dan K Matim tidak dapat serta merta putus di tengah jalan.
Sebelumnya oborkeadilan.com ,pernah memberitakan kebijakan yang diambil Kadis P dam K Matim tidak sesuai kesepakatan bersama Bupati dan DPRD setempat, dan berdampak pada dikeluarkannnya rekomendasi pencopotan dirinya dari jabatan.
Baca juga : http://www.oborkeadilan.com/2018/04/terkait-kisruh-guru-thl-dprd-minta.html?m=1
Untuk diketahui ,Pengangkatan THL dan BOSDA telah terakomodir dalam Perda APBD 2018 dan di jabarkan dalam perbup, untuk itu OPD terkait dalam hal ini Dinas P dan K wajib melaksanakan . ( LM )*
