|

Komisi III DPR RI Nasir Jamil Mengatakan Perlu Kurikulum Khusus Menangkal Hoax Sejak Usia Dini


Ket Gambar : Nasir Jamil, Komisi III DPR RI Fraksi PKS, dalam Diskusi Publik.

Jakarta |  Media Nasional Oborkeadilan |  [21- 03- 2018] Rabu -  Menangkal Hoax sekarang ini kita perlu  formulasi, edukasi, serta literasi. Pentingnya suatu edukasi, ini semua berawal dari pendidikan seperti peraturan lalu lintas yang tertib kita contohi di luar negeri sana dengan regulasi pemerintahnya kepada rakyat. Mereka yang tidak taat pada ajaran agama namun kemudian mereka patuh betul dengan peraturan pemerintah serta regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah setempat contoh saja diluar negeri sana.

" Ini semua karena apa, karena adanya edukasi pendidikan bagi masyarakat yang tertib dalam suatu negara ".  Ujar Komisi III DPR RI, Nasir Jamil hasil wawancara dengan awak Media Oborkeadilan.
Dalam Diskusi Publik, Independesi Kepolisian dalam Riak Pesta Demokrasi mengenai hal itu maka ISPPI (Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia dengan mengangkat " Antara Kebebasan Berpendapat, HOAX dan Ujaran Kebencian. Diskusi Publik bertempat di Ruang Dirgantara, Hotel Ambhara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (21/3)  Rabu.

Menurut Nasir, " Saya Pikir memang perlu bersama-sama kita melawan hoax, ujaran kebencian ini. Karena kita sadar bahwa  melawannnya hanya per individu masing-masing tanpa teroganisir tidak akan mampu menghilangkan Hoax ujaran kebencian bahkan akan menimbulkan permasalahan baru misalkan Jasmev dan Terbaru Kasus MCA tersebut. Cara berpikir dan cara kita bertindak harus di ubah ke hal positif misalkan pemakaian sosial media yang positif, "Ujar Nasir Jamil.

Kemudian Sistem politik secara langsung pemilihan Presiden dan keterbukaan teknologi informasi sekarang bagi para pelaku memiliki banyak celah, sehingga kemudian mereka dengan cara cepat menghasut moral di media sosial, dan terus menerus memprovokasi masyarakat untuk menghasut dan menciptakan  kegaduhan Hoax serta ujaran kebencian.
Ini terus menerus dan tidak akan hilang akan terus berlangsung sampai kapanpun. Karena itu, pemerintah harus mengevaluasi setiap kebijakan demokrasi yang sekarang khususnya keterbukaan Informasi kepada masyarakat harus filter secara serius. itulah perlu edukasi.
Menurut Nasir juga  bahwa mau sampai kapan ujaran kebencian ini, mau 5 tahun, mau 10 tahun lagi berakhir, " Saya rasa sampai kiamat ujaran kebencian ini tidak selesai ".

Paling tidak itu meminimalisi, selama ada kemauan dan kesempatan maka ada kejadian-kejadian sara, ujaran kebencian, hoax untuk diminimalisir, ya itu tugas kuasa (Pemerintah). Orang yang memiliki niat jahat selalu membangun isue yang mana mempengaruhi pilihan masyarakat. karena semua ada kesempatan.
Terakhir Nasir Jamil menutup pembahasan, " Saya pikir ini terkait Satgas Nusantara yang digagas Polri harus membuat MOU secara sepihak dengan stekholder stekholder daerah. Membangun komunikasi tidak hanya jalan-jalan sosialisi di daerah tetapi harus ada program jangka panjang misalkan untuk membuat kurikulum dalam pendidikan dimulai dari sd, smp, sma sehingga meninggalkan bekas kepada masyarakat nantinya ". [ MI ]

Editor : Redaktur
Penanggung Jawab : Obor Panjaitan

Komentar

Berita Terkini