MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | Sejak ditandatangani oleh Presiden, PP No 9 Tahun 2018 tentang pengendalian impor garam akan memberikan kepastian bagi dunia industri karena selama ini terjadi kelangkaan garam industri karena komoditas garam ini membutuhkan spesifikasi khusus dan faktanya tidak tersedia di dalam negeri walaupun ada jumlahnya sangat minim.
Terkait hal ini, Sekjen Poros Maritim Dunia, Rudi Maulana ketika ditemui di Gedung Juang, Minggu Pagi 18/03/2018, memberikan apresiasi atas upaya pemerintah melindungi keberlangsungan industri terutama industri farmasi seperti produk infus dan cairan pencuci darah untuk pasien hemodialisa termasuk industri lain yang memang banyak membutuhkan garam industri.
Menurut Rudi, Poros Maritim Dunia melihat kondisi ini menjadi peluang bagi industri dalam negeri untuk membangun pabrik baru pengolahan garam industri dan akan menyerap garam rakyat yang masih belum masuk spek industri. Jika memang hasil produksi garamnya masih mahal ini yang harus dipikirkan karena garam mirip dengan listrik dan bbm yang menyangkut hajat hidup rakyat wajar kalau diperlakukan skema fiskal dari pemerintah.
Ketika ditanya tentang adanya kritik yang dilontarkan oleh ekonom Faisal Basri tentang perubahan kewenangan kebijakan ini, Rudi Maulana dengan santai menjawab "Seharusnya ekonom sekaliber Faisal Basri tidak membawa isu ini ke ranah politik apalagi tendensius ke arah Menteri tertentu" imbuhnya.
Menurut Rudi, Sebagai ekonom, Faisal Basri harus melihat kerugian ekonomi yang diakibatkan kalau tidak tersedia bahan baku industri terus muncul phk karena pabrik tutup juga pasien pasien rumah sakit kebingungan cari infus dan cairan pencuci darah bagaimana ? dan kita juga tahulah yang namanya industri saat ini memberikan kontribusi utama ekonomi Indonesia jadi kritik Faisal Basri tentang ini salah alamat. Ujarnya.
Rudi menambahkan ekonom lebih baik mencari solusi cara cara fiskal agar industri penghasil garam industri bisa berkembang di tanah air bukan politisasi garam.
Kedepan, Tim Poros Maritim Dunia (PMD) akan mendukung program petani garam rakyat agar meningkatkan produksinya dengan mengikutsertakan lembaga riset dan peneliti garam dan pemerintah daerah juga Kemenperin dan KKP serta pelaku industri.
Dengan adanya peraturan baru tentang garam diharapkan polemik seputar garam dapat diselesaikan dan saatnya usaha-usaha kongkrit kemandirian garam dengan mengurangi impor secara bertahap dapat dilakukan.[ Red / Team ]
Editor : Redaktur
Penanggung Jawab : Obor Panjaitan
