|

Bala Rokhmin Kritik KPK Yang Belum Usut Dugaan Korupsi Di KKP

Keterangan gambar: Ketua Umum Bala Rokhmin, Teddy Syamsuri pada acara pertemuan di Rumah Aspirasi Jokowi-Amin di Jl. Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat pada April 2019.

OBORKEADILAN.COM| JAKARTA| Adalah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarief yang pernah menyatakan sektor kelautan dan perikanan (KP) paling banyak terjadi suap dan korupsi. Salah satunya dirujuk dari hasil survei KPK yang oleh Laode katakan ada 34 persen di sektor KP tidak memiliki NPWP.

Sementara data wajib pajak disektor ini menurut Laode masih rendah, yang membuat penerimaan negaranya jauh tertinggal dari yang ditargetkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Wakil Ketua KPK juga juga mengatakan ada 4 titik disektor KP yang rawan korupsi. Pertama dikatakan ada banyak kapal penangkap ikan (PI) yang pendataan kapasitasnya masih mark-down yang saat pendaftaran memungkinkan ada penyuapan.

Kedua dikatakan Laode adanya regulasi yang diterbitkan KKP banyak yang 'diakal-akali', sehingga saat dikeluarkannya aturan untuk mengakomodasi kecurangan-kecurangan tersebut yang saat diterbitkan tidak luput dari adanya penyuapan.

Ketiga soal jumlah dan pengukuran kapal PI dengan sistem penataan dan pengawasan yang sebelum-belumnya tidak pernah ada, memastikan jika bisa diadakan tak terlepas karena adanya penyuapan.

Dan terakhir yang keempat, dikatakan Wakil Ketua KPK bahwa setiap kapal PI ditangkap selalu saja dilepas. Dan kalaupun adanya pelelangan, tetap saja akan kembali lagi ke pemilik awal. Semua tak lepas dari adanya indikasi penyuapan.

Pernyataan Wakil Ketua KPK dan dengan hasil survei serta ada 4 titik disektor KP yang rawan korupsi, oleh Barisan Laut Rokhmatan Lilalamin (Bala Rokhmin) dikritisi sebagai hanya bersifat penghiburan belaka, agar publik penggiat sektor KP merasa KPK ada perhatiannya terhadap KKP selama dinakhodai Menteri KP Susi Pudjiastuti.

Dalam rilisnya kepada pers (13/10/2019) dari posko representativenya di Jl. Kober Kecil No. 21A Rawabunga Jatinegara, Jakarta Timur 13350. Ketua Umum Bala Rokhmin, Teddy Syamsuri, menyampaikan sindiran kemungkinan adanya keterpesonaan KPK terhadap Menteri Susi yang dalam pencitraannya begitu populer saat asyik berselancar menenggelamkan kapal PI illegal. Sehingga akar masalah yang katanya ada 4 titik rawan korupsi oleh Laode, merupakan sikap ambigu KPK yang belum juga berani mengusut dugaan korupsi di KKP dibawah Menteri Susi.

Bala Rokhmin sampaikan kritik terhadap KPK pada konteks belum juga melakukan pengusutan dugaan kasus korupsi disektor KP, atas pertimbangan strategis agar Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) di periode keduanya jangan salah memilih menteri sebagai pembantunya yang ahli dan bisa membangun sektor KP yang begitu kompleks dengan kebijakan komprehensif.

"Bukan lagi memilih Menteri KP yang hanya semangatnya ditujukan demi untuk pencitraan, tapi hasil kinerjanya untuk pendapatan negara masih minim. Terutama belum mampu mengangkat harkat, derajat, dan martabat bagi kaum nelayan untuk terentas dari kubangan kemiskinan, agar bangkit untuk bisa hidup sejahtera seperti peningkatan kesejahteraannya kaum tani dan kaum buruh", ujar Ketua Umum Bala Rokhmin Teddy Syamsuri.

Kasus dugaan korupsi di KKP dalam catatan Bala Rokhmin ungkap Ketua Umumnya Teddy Syamsuri, antara lain atas pembangunan Kapal PI dan Alat Penangkap Ikan (KAPI) KKP tahun anggaran 2016 yang belum terungkap oleh KPK.

Pihak Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Ditjen PT) KKP diakui tidak membuat perikatan dengan pihak galangan kapal PI di tahun 2017. Padahal disamping ada dugaan mark-up harga dalam pengadaan mesin kapal PI pada proses e-Katalognya.

Ada 13 unit mesin dari jumlah pengadaan 15.000 unit sudah terpasang pada kapal PI yang belum selesai pembangunannya dan masih berada digalangan kapal PI tanpa kontrak di tahun 2017 lalu. Sehingga ada Rp. 1 milyar dari pagu anggaran lebih dari Rp. 271 milyar diduga di korupsi.

"Sebenarnya jika KPK mau menerima pengaduan masyarakat penggiat pembangunan sektor KP, sebenarnya mudah melacaknya. Tapi realitanya, KPK belum kami dengar untuk mengusutnya", keluh Teddy Syamsuri yang juga Ketua Umum Lintasan '66 dan Sekretaris Dewan Pembina Seknas Jokowi, yang didampingi Koordinator Lapangan Bala Rokhmin Eddi Samsuri.

"Belum jika dikaitkan dengan dugaan korupsi proyek Keramba Jaring Apung (KJA) di KKP yang ada di Pangandaran Jawa Barat, di Karimunjawa Jawa Tengah, dan di Sabang Pulau We Aceh. Diduga Rp. 100 milyar lebih kerugian negara atas proyek KJA di tiga tempat itu. Proyek yang merupakan kebijakan Menteri KP Susi Pudjiastuti dan tentunya menjadi tanggungjawabnya, diharapkan juga untuk KPK berani mengusutnya", pungkas Ketua Umum Bala Rokhmin Teddy Syamsuri seraya menyatakan bersama Front Nelayan Indonesia (FNI) akan mengadakan audiensi dengan KPK Hari Senin, 14 Oktober 2019, jam 14.00 WIB besok.

Atas perhatian dan perkenannya, diucapkan terimakasih.

Salam dan hormat kami,-

@ Ketua Umum Bala Rokhmin, Teddy Syamsuri.

MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN 

Komentar


Marhaban ya Ramadhan 🙏🏻

Ucapan Selamat Hari Ulang Tahun dari Keluarga Besar Sekolah Dasar GMIT Netenaen (Kepsek : YAKOBUS O. SOGEN, S.Pd)

Berita Terkini