Jakarta | Media Nasional Obor Keadilan |Mengakhiri dan menyongsong tahun 2018, Fraksi PKS DPR melakukan evaluasi dan proyeksi kinerja Pemerintahan Jokowi-JK. Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini evaluasi ini adalah bagian dari kewajiban parlemen secara konstitusional untuk melakukan kontrol dan perbaikan kinerja Pemerintah.
"Evaluasi ini bagian dari kewajiban parlemen yang fundamental diamanahkan dalam konstitusi. Hasilnya kita harapkan dapat menjadi masukan perbaikan kinerja pemerintah untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat," kata Anggota Komisi I ini, di Jakarta, kemarin.
Di samping itu, Jazuli menegaskan bahwa evaluasi bukan dimaksudkan untuk mecari-cari kesalahan apalagi untuk menjatuhkan. Sejumlah catatan evaluasi terentang mulai dari kinerja ekonomi, kinerja penegakan hukum, penjagaan demokrasi dan kondisi sosial politik dan keamanan.
"Fraksi PKS ingin bangsa dan negara ini makin maju dan rakyatnya makin sejahtera, penegakan supremasi hukum makin berkeadilan, hukum tegak dan tidak menjadi alat kekuasaan, pembangunan politik demokrasi makin kondusif dan maju, agar tidak ada lagi di negeri ini kecenderungan otoriterianisme yang merusak sendi-sendi demokrasi yang kita bangun sejak dimualinya era reformasi," terang Jazuli.
Bidang ekonomi menjadi sorotan penting mengingat hal ini berhubungan langsung dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Jazuli Juwaini mengatakan Pemerintahan Jokowi-JK pada awal memerintah memberikan harapan dan optimisme bahwa ekonomi akan meroket di tahun kedua dan seterusnya. Tapi, dalam evaluasi Fraksi PKS janji "ekonomi meroket" tersebut dinilai masih belum terlihat nyata.
"Kita apresiasi sejumlah capaian positif pemerintah antara lain pada percepatan pembangunan infrastruktur, meski demikian kita tidak boleh abai pada rendahnya capaian ekonomi secara umum terutama dalam aspek fundamental kesejahteraan rakyat," terang Jazuli. (Frn)
Editor : Redaktur
