Foto : Istimewa/Net
JAKARTA | MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | Menjelang momen Pilkada 2018 dan Pilpres 2019, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) mengimbau kepada aparat penegak hukum guna mencegah masifnya politik SARA dan isu sensitif yang berpotensi memecah belah.
“Termasuk memastikan netralitas, independensi, dan profesionalisme aparat kepolisian maupun TNI,” kata Koordinator Kontras Yati Andriyani dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (10/12/2017).
Kontras juga mencatat terjadinya pelanggaran hak berekspresi dan berpendapat. Berdasarkan catatan kontras hak kebebasan berekspresi dan berpendapat paling parah terjadi di DKI Jakarta dengan 33 peristiwa.
Hal tersebut, tidak bisa terlepas dari situasi politik yang terjadi selama Pilkada DKI Jakarta.
Sementara di wilayah lain yang juga menjadi catatan adalah Sulawesi Selatan dengan 30 peristiwa. Berbeda dengan DKI Jakarta, pelanggaran hak kebebasan dan berekspresi di Sulawesi Selatan lebih dikarenakan persoalan pembangunan infrastruktur yang merugikan masyarakat.
“Termasuk memastikan netralitas, independensi, dan profesionalisme aparat kepolisian maupun TNI,” kata Koordinator Kontras Yati Andriyani dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (10/12/2017).
Kontras juga mencatat terjadinya pelanggaran hak berekspresi dan berpendapat. Berdasarkan catatan kontras hak kebebasan berekspresi dan berpendapat paling parah terjadi di DKI Jakarta dengan 33 peristiwa.
Hal tersebut, tidak bisa terlepas dari situasi politik yang terjadi selama Pilkada DKI Jakarta.
Sementara di wilayah lain yang juga menjadi catatan adalah Sulawesi Selatan dengan 30 peristiwa. Berbeda dengan DKI Jakarta, pelanggaran hak kebebasan dan berekspresi di Sulawesi Selatan lebih dikarenakan persoalan pembangunan infrastruktur yang merugikan masyarakat.
