Ibas Ajak Mahasiswa dan Institusi Hukum Bersinergi Hadapi Kompleksitas Hukum Modern Indonesia

Obor Keadilan - Dalam kesempatan dialog publik yang diselenggarakan di Jakarta, Muhammad Ibas menguraikan pentingnya kolaborasi strategis antara lembaga-lembaga hukum dan kalangan mahasiswa dalam merespons dinamika tantangan hukum kontemporer yang semakin kompleks. Sosok yang dikenal sebagai pemerhati isu-isu ketatanegaraan ini menekankan bahwa pemahaman mendalam terhadap sistem hukum Indonesia tidak dapat lagi terbatas hanya pada pemahaman aspek-aspek struktural semata, melainkan harus meluas ke dimensi substantif yang mencakup tanggung jawab profesional dan kepercayaan publik. Menurut Ibas, mahasiswa sebagai generasi penerus dalam bidang hukum memiliki peran krusial untuk menghubungkan teori akademis dengan realitas praktik hukum di lapangan, sehingga dapat menghasilkan solusi hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia.

Ibas secara eksplisit mengingatkan bahwa sistem ketatanegaraan modern membutuhkan pemahaman holistik yang tidak hanya memandang institusi hukum sebagai mesin administratif semata. Dalam konteks ini, ia menekankan bahwa setiap elemen dalam ekosistem hukum—mulai dari pengadilan, kementerian, universitas hukum, hingga organisasi masyarakat sipil—memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sejati, bukan sekadar instrumen kekuasaan. Ibas percaya bahwa pemahaman integral terhadap konteks sosial, ekonomi, dan budaya menjadi sangat penting dalam merumuskan kebijakan hukum yang berkelanjutan dan inklusif. Pendekatan holistik ini, menurut pandangannya, akan membantu mengidentifikasi celah-celah dalam sistem hukum yang saat ini masih menjadi sumber ketidakadilan bagi kelompok-kelompok masyarakat yang termarjinalkan.

Menurut Ibas, kepercayaan publik terhadap institusi hukum merupakan aset yang paling berharga dan paling rentan untuk hilang dalam era informasi digital ini. Ia menekankan bahwa mahasiswa hukum harus dipersiapkan tidak hanya untuk memahami pasal-pasal dalam perundang-undangan, tetapi juga untuk menjadi agen perubahan yang dapat membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Melalui berbagai kegiatan penelitian, advokasi, dan pendampingan hukum masyarakat, mahasiswa dapat berkontribusi signifikan dalam memperbaiki citra dan efektivitas institusi hukum di mata publik. Ibas juga menekankan pentingnya etika profesi dan integritas personal dalam menjalankan profesi hukum, karena integritas tersebut akan menjadi fondasi kepercayaan yang lebih kuat dibandingkan dengan kredensial formal semata.

Dalam menutup dialog tersebut, Ibas mengajukan pandangan bahwa sinergi antara akademis, praktisi, dan institusi hukum harus dimaknai sebagai komitmen bersama untuk menciptakan suatu kerangka kerja hukum yang lebih adil, transparan, dan responsif. Ia mengajurkan agar universitas hukum dapat menjadi pusat inovasi dalam mengembangkan teori dan praktik hukum yang sesuai dengan kebutuhan konteks lokal Indonesia, sambil tetap terbuka terhadap perkembangan hukum internasional. Kolaborasi semacam ini, kata Ibas, bukanlah sekadar slogan akademis melainkan keharusan strategis dalam menghadapi tantangan hukum yang terus berkembang, mulai dari isu-isu terkait teknologi digital, lingkungan, hingga persoalan-persoalan lama seperti akses keadilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan demikian, investasi dalam pendidikan hukum berkualitas dan pembangunan kapasitas kelembagaan menjadi kunci utama dalam mewujudkan cita-cita negara hukum yang sesungguhnya.