Komisi III DPR Bukan Lembaga Peradilan, Kerry Riza Dinasihati Tempuh Jalur Hukum yang Tepat

Obor Keadilan - Upaya Kerry Adrianto Riza, pemilik beneficial owner PT Orbit Terminal Merak (OTM), untuk mengadukan persoalan hukumnya kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendapat penolakan dan kritik tajam dari berbagai kalangan. Para pengamat hukum dan anggota legislatif memperingatkan bahwa Komisi III DPR RI bukan merupakan institusi yang tepat untuk menjadi tempat pengujian atau pemeriksaan proses hukum dalam suatu kasus pidana atau perdata. Komisi III sendiri memiliki fokus utama pada bidang keamanan, ketertiban, dan hukum sebagai pembuat kebijakan legislatif, bukan sebagai badan yudisial yang berwenang memeriksa dan memutus perkara. Langkah tersebut dinilai sebagai upaya mengalihkan mekanisme hukum konvensional yang telah ada melalui institusi peradilan yang berdiri independen dan memiliki kompetensi khusus dalam hal ini.

Kasus Kerry Riza yang melibatkan PT Orbit Terminal Merak telah melalui berbagai tahapan proses hukum melalui institusi yang berwenang. Dengan mendatangkan persoalannya ke hadapan Komisi III DPR, pihak Kerry Riza dikhawatirkan sedang mengambil strategi untuk mencari kesempatan intervensi politik dalam suatu proses hukum yang seharusnya berjalan sesuai dengan mekanisme peradilan yang ada. Para ahli hukum menekankan bahwa pola semacam ini dapat membuka preseden buruk bagi integritas sistem hukum Indonesia, di mana kasus-kasus hukum menjadi objek pertimbangan politis daripada pertimbangan yuridis yang murni. Komisi III DPR sebagai lembaga legislatif harus menjaga jarak dan tidak ikut campur dalam proses peradilan yang merupakan ranah kekuasaan eksekutif melalui lembaga penegak hukum.

Beberapa anggota DPR dari Komisi III secara tegas menyatakan posisi mereka terhadap permintaan Kerry Riza tersebut. Mereka mengingatkan bahwa pihak yang merasa dirugikan oleh suatu keputusan atau proses hukum harus menggunakan mekanisme upaya hukum yang telah ditentukan dalam sistem peradilan, seperti kasasi, peninjauan kembali, atau keberatan kepada lembaga yang berwenang. Komisi III DPR tidak akan menjadi pintu belakang untuk mengubah atau menguji ulang putusan-putusan yang telah dihasilkan oleh aparat penegak hukum. Sikap tegas ini menunjukkan komitmen legislatif terhadap pemisahan kekuasaan, di mana masing-masing cabang pemerintahan harus tetap pada garis kewenangannya. Langkah ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban Komisi III terhadap sistem checks and balances yang berlaku di Indonesia.

Kedepannya, diharapkan pihak Kerry Riza dan kubu beneficial owner PT Orbit Terminal Merak dapat memahami batasan institusional yang dimiliki oleh DPR dan komponennya. Jika terdapat keberatan terhadap proses hukum yang telah dijalankan, maka jalan yang harus ditempuh adalah melalui pengadilan dan mekanisme hukum acara yang telah diatur dalam perundang-undangan. Dengan demikian, integritas sistem peradilan Indonesia dapat terjaga, dan keputusan-keputusan hukum dapat diterima sebagai hasil dari pertimbangan yuridis yang objektif, bukan hasil dari intervensi institusi lain yang tidak memiliki kompetensi di bidang tersebut.