MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | JAKARTA,
Ahok dan Anies sebenarnya sama-sama pro reklamasi. Hanya saja, Ahok bicara di awal dengan jelas. Sedangkan Anies pakai statement bersayap dan selalu membawa-bawa istilah agama, keberpihakan dan orang kecil. Itu beda dari motivasi dan cara bicaranya. Satu lurus, satunya lagi berputar-putar lalu nyasar.
Dari sisi pemanfaatan lahan di pulau reklamasi, Ahok memanfaatkan lahan reklamasi ini untuk mendapatkan dana bagi pemerintah. Kebijakan yang ia buat untuk disetujui oleh pengusaha adalah pembagian 15 persen jatah NJOP untuk pemerintah.
Nilainya triliunan. Besar. Untuk apa? Kesejahteraan rakyat. Salah satunya rusun untuk nelayan. Pengusaha harus berkontribusi bagi bangsa ini. Betapa darah nasionalisme Ahok mengalir deras.
Sedangkan Anies? 15% dibuang. Tidak ada kesejahteraan rakyat. Nelayan tidak dibuatkan rusun. Smelter-smelter untuk dermaga para nelayan mencari nafkah pun terancam tidak dibuat. Rakyat gigit jari. Jarinya sudah putus dan sudah dikunyah.
Rakyat gigit sendal, sendalnya sudah masuk perut. Di era Anies, rakyat hanya bisa merana karena tipuan dari ular beludak yang menyamar jadi gabener DKI Jakarta.
Selamat untuk warga Jakarta. Padahal kita tahu bahwa Ahok sempat di dalam diskusi pilgub, memberikan wacana penghidupan untuk para nelayan dan orang-orang kecil. Mereka dijanjikan rusun dan smelter, bahkan sampai dermaga untuk mengistirahatkan kapalnya di sana.
Saya punya hak ketika peraturan ada yang tidak jelas, yang akan membahayakan Pemda atau memberikan ketidakpastian bagi investor. Saya bisa diskresi, tapi tidak bisa asal ngomong, harus ada kajian…
Ketika menentukan PBB tahun ini sekian, perlu tanda tangan gubernur, tapi yang menentukan angka bukan gubernur, harus berdasarkan kajian. Sama seperti kenapa menentukan pajak kendaraan bermotor 10 persen, dasarnya apa? Kalau saya, saya akan tanyakan. Begitu, Pak Jaksa…
kata Ahok kepada jaksa di Pengadilan Tipikor.
Ahok pun mengatakan bahwa kontribusi 15 persen dari pengusaha dan pengembang itu, untuk kas negara yang akan digunakan untuk membangun bangsa ini. Salah satu nya juga adalah untuk mengurangi beban APBD DKI Jakarta.
Kami tidak ingin membuat pulau tapi harus membebani APBD DKI. Ngurus banjir di sini saja belum beres, butuh duit banyak juga untuk bangun LRT. Mau bikin pulau masa saya harus ngeluarin duit?.
Kami membuat UU itu untuk meyakinkan kepala daerah, selama anda memutuskan sesuatu yang menguntungkan daerah, tidak menguntungkan kantong pribadi anda, dan golongan anda maka sebetulnya anda itu sudah melakukan diskresi.
Sekarang saya tanya, kalau saya tidak mau merumuskan angka 15 persen, terus saya tanda tangan dan memberikan izin kepada mereka (pengembang), rugi gak pemda DKI? Rugi!
ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (19/5/2016).
Sumber di sini: https://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/19/13274851/ahok.sebut.kontribusi.15.persen.yang.ditawarkan.ke.pengembang.merupakan.hak.diskresi
Pun Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dengan jelas bahwa kompensasi 15 persen ini diperuntukkan bagi nelayan. Apa saja yang ia katakan?
Ini dana besar sekali, bisa buat giant sea wall, atau bisa kembangkan kampung nelayan bisa juga untuk perbaiki pelabuhan nelayan… Semua persoalan sudah selesai…
Itu sebelumnya, Menteri LHK sudah cabut sanksi yang tadinya dijatuhkan kepada pengembang itu. Pihak pengembang juga sudah menyanggupi untuk memenuhi syarat syarat yang diajukan pemerintah untuk bisa melanjutkan reklamasi. "Lalu buat apa apa morotarium gak dicabut…"
ujar Luhut di Kantornya, Selasa (17/10).
Perjuangan Ahok terhadap rakyat terhenti karena politisasi SARA dan politik yang benar-benar tidak bisa ditoleransi lagi. Anies menang, sebagai anak kandung dari politisasi SARA dan radikalisme ini.
Anies bermulut manis, ternyata berbisa dan beracun sekali. Racun yang dikeluarkan dari mulut Anies ditelan mentah-mentah, dan menidurkan banyak sekali warga Jakarta, yang mayoritas warga kecil.
https://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/19/13274851/ahok.sebut.kontribusi.15.persen.yang.ditawarkan.ke.pengembang.merupakan.hak.diskresi
