Foto : Wakil Ketua MPR RI Mahyudin (Istimewa)
SAMARINDA | MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | Wakil Ketua MPR Mahyudin mengatakan, meskipun Sosialisasi Empat Pilar MPR RI massif digelar diberbagai daerah Indonesia, namun belum semua tersentuh gerakan pemahaman Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, ini salah satunya para guru dan para santri serta santriwati Pondok Pesantren Darul Ihsan Teluk Lerong Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu (16/12/2017). Wakil Ketua MPR RI Mahyudin menggelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang dihadiri Pimpinan, para guru serta sekitar ratusan santri santriwati sebagai peserta.
Di hadapan para peserta, Mahyudin menguraikan seputar lembaga MPR RI, kewenangannya serta program utamanya Sosialisasi Empat PilarMPR RI. Diungkapkan Mahyudin bahwa Sosialisasi Empat Pilar MPR adalah amanah UU No.17 Tahun 2014 tentang MD3 pasal 5 yang menugaskan MPR untuk melakukan pemasyarakatan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
“Sosialisasi Empat Pilar sangat penting dilakukan karena banyaknya tantangan bangsa yang luarbiasa terutama pasca reformasi bergulir. Beberapa bahkan berpotensi mengarah pada konflik SARA seperti pemahaman radikalisme,” katanya.
Adapun, pemahaman dan implementasi Empat Pilar juga sangat penting dilakukan untuk membentuk pribadi bangsa yang berkarakter kuat serta memiliki akhlak yang baik untuk mencegah dan membasmi karakter koruptif dan perbuatan korupsi.
“Tapi yang perlu dipahami terutama kalangan pesantren bahwa sosialisasi ini bukan penanaman doktrin atau pemaksaan seperti yang dilakukan pada jaman orde baru tapi pemasyarakatan, mengingatkan kembali bahwa kita sebagai bangsa memiliki kesepakatan kolektif yakni Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Lagipula Pancasila mencakup semua hal yang ada pada diri bangsa Indonesia, mulai dari bangsa yang ber Tuhan, berkemanusiaan, dan berkeadilan sosial,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Mahyudin juga menitikberatkan kepada persoalan korupsi. Sebab, korupsi adalah kejahatan luarbiasa yang sangat sulit hilang bahkan bertambah marak.
Apalagi oknum pejabat publiklah yang melakukan korupsi yang paling banyak melakukan korupsi dan banyak sudah yang ditangkap KPK. Ditengah banyak rakyat yang miskin oknum pejabat tersebut malah melakukan korupsi.
“Itulah mengapa korupsi menjadi masalah kita bersama untuk bersama-sama memeranginya. Lingkungan pesantren mesti yang terdepan melawan korupsi salah satunya dengan keteladanan sebab Indonesia sedikit sekali sosok teladan,” pungkasnya.
Di akhir sesi, Mahyudin menggelar sesi kuis berbangsa yang disambut antusias para santri. Beberapa pertanyaan spontan yang diberikan secara interaktif seputar Pancasila, UUD, pengetahuan soal kedaerahan mampu dijawab lugas para santri.
Sumber : MPR RI
Editor: Redaktur
