Foto : Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar/Istimewa
JAKARTA | Media Nasional Obor Keadilan | Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) mengatakan dengan keterbatasan infrastruktur serta uncommitedgas untuk kebutuhan gas dalam negeri.
Maka dari itu, diproyeksikan pada dua tahun kedepan Indonesia tak akan impor gas.
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menjelaskan untuk tahun 2019, pihaknya menilai bakal memiliki 250 kargo dengan tingkat kebutuhan gas dalam negeri meningkat. Selain itu, pihaknya juga telah meneken kontrak uncommited gas sebanyak 300 kargo.
"Estimasi kita mungkin kita tidak akan impor gas (2019). Ketika Masela mulai kita punya uncommitted lebih banyak lagi. Ini juga serapan domestik terus meningkat jika kita lihat tren industri, ekspor, jaringan gas," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (21/11/2017).
Arcandra menuturkan ekspor LNG tren dari 2003 sampai sekarang terus menurun dari 4.043 mmbtu ke 2.600 mmbtu di 2017. Kemudian penggunaan domestik pun meningkat dari 1.400 di 2013 menjadi 3.900 mmbtu di 2017.
"Jadi bisa dilihat tren 2018 dan 2019. Ini juga bisa menjawab bagaimana tingkat permintaan domestik di Indonesia dengan ekspor," tuturnya.
Seperti diketahui, ESDM coba menyeimbangkan bisnis sektor gas dari hulu hingga hilir. Sebab, menurut Wamen ESDM Jika harga gas untuk industri terus ditekan ini bisa mempengaruhi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun lebih jelasnya, ini domain di Kementerian Keuangan.
"Banyak pertanyaan ke saya, padahal bukan domain ESDM. Bahwa turunkan harga gas, maka komponen yang turun bagian pemerintah, PNBP atau pajak. Itu memotong porsi revenue ke negara. Tapi ini domain Kemenkeu,"ujarnya.
Apalagi, masih Arcandra jika harga gas di hulu diminta USD3 per mmbtu sepertinya akan sulit. Pasalnya, banyak dampak multiplier efeknya.
"Kita paham butuh harga gas rendah, tapi jika kita dorong harga rendah dan mendapatkan benefit tapi akan memukul industri hulu," tuturnya.
Reporter : Ari
Editor : Redaktur
Editor : Redaktur
