Pengakuan Mengejutkan PLT Sekretaris DPRD Blora: Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran Meski Tahu Larangan KPK

Obor Keadilan - Praktik penyalahgunaan aset negara kembali terungkap di lingkungan pemerintahan daerah. Kali ini, sorotan jatuh kepada Pejabat Lantik (PLT) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora, Jawa Tengah, bernama Agus Listiyono. Dalam pengakuannya yang cukup mengejutkan, pejabat tersebut secara terang-terangan mengakui telah memanfaatkan kendaraan operasional berplat merah milik lembaga legislatif daerah untuk keperluan pribadi pada saat perayaan Lebaran. Pengakuan ini tentu saja menjadi soal serius mengingat larangan penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi bukanlah hal baru dan telah berulang kali diingatkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada seluruh aparatur sipil negara.

Yang lebih mengherankan lagi adalah fakta bahwa Agus Listiyono mengakui penuh bahwa dirinya mengetahui dengan baik peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPK terkait penggunaan kendaraan operasional pemerintah. Meskipun mengetahui larangan tersebut, dia tetap melakukan tindakan yang bertentangan dengan regulasi yang berlaku. Pengakuan ini menunjukkan adanya kesengajaan dalam melakukan pelanggaran, bukan sekedar ketidaktahuan atau kealpaan semata. Hal ini menjadi lebih serius karena PLT Sekretaris DPRD adalah posisi strategis yang seharusnya menjadi teladan dalam menegakkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sikap apatis terhadap peraturan yang ada menunjukkan lemahnya kesadaran akan tanggung jawab sebagai aparatur negara dan betapa rendahnya komitmen terhadap prinsip-prinsip integritas.

Kasus ini bukan merupakan insiden pertama kalinya di lingkungan institusi sejenis. Beberapa waktu lalu, berbagai pelaporan media massa telah mengungkap praktik serupa di berbagai daerah di Indonesia, di mana pejabat pemerintah menyalahgunakan mobil dinas untuk keperluan mudik, berlibur, atau kepentingan pribadi lainnya. Pola perilaku ini mencerminkan masih kuatnya budaya korupsi dan penyalahgunaan aset negara di tingkat pemerintahan daerah. Padahal, sosialisasi dan edukasi mengenai larangan penggunaan aset negara untuk keperluan pribadi telah dilakukan berkali-kali oleh berbagai instansi pengawasan. Ini membuktikan bahwa pengetahuan saja tidaklah cukup tanpa diikuti oleh komitmen nyata dan penegakan disiplin yang konsisten.

Obor Keadilan mendesak agar tindakan pengawasan dan penegakan disiplin terhadap pelanggaran ini harus segera dilakukan oleh pihak yang berwenang. Komisi Pemberantasan Korupsi, Inspektorat Daerah, dan aparat penegak hukum lainnya perlu mengambil langkah konkret untuk menginvestigasi kasus ini lebih mendalam dan memberikan konsekuensi hukum yang tegas kepada pelaku. Selain itu, diperlukan pula mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan kendaraan dinas di lingkungan DPRD dan lembaga pemerintah lainnya. Penegakan disiplin yang konsisten dan adil adalah satu-satunya cara untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap integritas aparatur negara dan mencegah terulangnya praktik serupa di masa depan.