Paradoks Perempuan dalam Ekonomi Kerakyatan: Dominasi di Level Awal, Hilang di Puncak Kesuksesan

Obor Keadilan - Fenomena menarik terungkap dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menunjukkan bahwa perempuan Indonesia memiliki peran signifikan dalam menggerakkan mesin ekonomi kerakyatan. Dari total 65,5 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tersebar di seluruh nusantara, sebanyak 64,5 persen di antaranya dikelola langsung oleh perempuan. Angka yang mencapai lebih dari 42 juta pelaku usaha perempuan ini membuktikan bahwa sektor UMKM telah menjadi tulang punggung keterlibatan ekonomi kaum ibu dalam sistem perekonomian nasional. Namun di balik prestasi numerik tersebut, tersembunyi suatu realitas yang jauh lebih kompleks dan memerlukan perhatian serius dari para pemangku kebijakan serta seluruh stakeholder terkait.

Problem struktural yang mengkhawatirkan mulai terlihat ketika menganalisis komposisi kepemilikan UMKM berdasarkan skala usaha. Meskipun perempuan mendominasi segmen usaha dalam skala kecil dan mikro, proporsi mereka justru semakin menurun secara dramatis seiring dengan peningkatan skala bisnis menuju kategori menengah dan besar. Data tersebut mengindikasikan bahwa mayoritas perempuan pengusaha terjebak dalam lingkaran usaha skala kecil dengan produktivitas terbatas, sementara kemampuan mereka untuk melakukan ekspansi dan peningkatan kapasitas produksi mengalami kendala sistemik. Fenomena ini mencerminkan adanya sekat invisible atau glass ceiling dalam ekosistem UMKM Indonesia, di mana perempuan banyak memulai namun sedikit yang berhasil mencapai level kesuksesan bisnis yang lebih tinggi dan sustainable. Hambatan-hambatan ini tidak hanya bersifat teknis atau modal, melainkan juga menyangkut aspek akses terhadap informasi, jaringan bisnis, pelatihan skill, dan pendampingan usaha yang masih belum merata dijangkau oleh segmen perempuan pelaku UMKM.

Menghadapi tantangan tersebut, pemerintah melalui berbagai instansi terkait telah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing perempuan pengusaha UMKM. Program-program pemberdayaan yang dirancang mencakup aspek peningkatan literasi keuangan, akses permodalan yang lebih mudah, pelatihan manajemen usaha, sertifikasi produk, hingga pengembangan digital marketing untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan meningkatkan kapasitas perempuan pelaku UMKM, pemerintah berupaya tidak hanya memberdayakan ekonomi keluarga tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan secara keseluruhan yang inklusif dan berkelanjutan. Investasi pada sumber daya manusia perempuan diyakini akan menghasilkan multiplier effect yang menguntungkan bagi perekonomian lokal dan nasional.

Penguatan peran perempuan dalam UMKM menjadi kunci strategis untuk membangun ekonomi yang lebih inklusif dan adil. Dibutuhkan sinergi kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah, lembaga keuangan, pelaku bisnis, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan ekosistem bisnis yang mendukung perempuan tidak hanya untuk memulai usaha, tetapi juga untuk tumbuh dan berkembang menuju skala yang lebih besar. Dengan demikian, potensi ekonomi perempuan Indonesia yang sangat besar dapat dimaksimalkan, sekaligus mewujudkan cita-cita pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan keadilan sosial ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.