Menkop Ferry Juliantono: Pengelolaan Tambang oleh Koperasi Tidak Terbatas pada Format KDMP

Obor Keadilan - Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Ferry Juliantono menyampaikan pandangan penting terkait pengelolaan sumber daya alam, khususnya tambang, yang dapat dilakukan oleh berbagai bentuk koperasi di Indonesia. Dalam pernyataannya, Menkop menegaskan bahwa pengelolaan pertambangan oleh koperasi tidak harus terbatas pada format Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) saja. Pernyataan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan fleksibilitas dalam struktur kelembagaan koperasi yang menjalankan aktivitas ekonomi ekstraktif di tingkat lokal. Menkop Ferry Juliantono mengindikasikan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk membuka peluang yang lebih luas bagi berbagai model koperasi dalam mengelola kekayaan alam Indonesia secara berkelanjutan dan menguntungkan masyarakat setempat.

Dalam konteks pertambangan, prinsip pengelolaan yang inklusif menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat tersebar kepada komunitas lokal dengan lebih adil. Menkop menekankan bahwa tidak semua jenis koperasi memiliki kapasitas teknis, managerial, dan finansial yang sama untuk mengelola usaha pertambangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan seleksi yang ketat terhadap koperasi mana saja yang memenuhi standar dan kompetensi untuk menjalankan kegiatan ekstraksi mineral atau batubara. Pandangan progresif ini mencerminkan pendekatan yang lebih realistis terhadap kemampuan organisasi koperasi dalam mengelola aktivitas ekonomi yang kompleks dan berisiko tinggi seperti pertambangan.

Pernyataan Menkop Ferry Juliantono juga mengisyaratkan bahwa format Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, meskipun relevan dalam beberapa konteks, bukan satu-satunya instrumen kelembagaan yang dapat digunakan untuk mengelola sumber daya alam lokal. Berbagai bentuk koperasi lainnya, seperti Koperasi Usaha Bersama (KUB), Koperasi Primer, atau bahkan Koperasi Sekunder, memiliki potensi untuk menjalankan peran serupa asalkan memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan. Pemerintah, melalui Kementerian Koperasi, akan terus mengembangkan mekanisme pemberdayaan dan pendampingan terhadap koperasi-koperasi tersebut agar mampu mengelola aset alam dengan efisien, transparan, dan mengutamakan kesejahteraan anggota serta komunitas lokal. Fleksibilitas ini diharapkan dapat mendorong inovasi dalam model pengelolaan sumber daya alam yang lebih adaptif terhadap kondisi lokal spesifik.

Keputusan pemerintah untuk tidak mengamanatkan pengelolaan tambang secara eksklusif kepada satu format koperasi saja menunjukkan komitmen untuk menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang lebih dinamis dan responsif. Namun demikian, pemerintah tetap perlu menetapkan regulasi yang ketat mengenai kriteria kelayakan, transparansi pengelolaan, serta mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa koperasi pengelola tambang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga meminimalkan dampak lingkungan negatif dan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal. Dengan pendekatan yang seimbang antara fleksibilitas institusional dan standar kelayakan yang tinggi, diharapkan pengelolaan sumber daya alam oleh koperasi dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meraih keadilan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.