Idrus Marham: Kritik Berdemokrasi Harus Berlandaskan Etika dan Integritas Moral

Obor Keadilan - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Idrus Marham, menekankan pentingnya menjaga standar etika dan nilai-nilai moral dalam menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Dalam kesempatan tersebut, Marham menegaskan bahwa kebebasan berpendapat, meskipun merupakan hak fundamental dalam sistem demokrasi, tidak boleh dilepaskan dari tanggung jawab etis dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Pandangan ini disampaikan dalam konteks semakin intensifnya isu-isu kritis yang berkembang di ruang publik, baik melalui media massa maupun platform digital yang terus berkembang pesat. Marham berargumen bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan tidak hanya keberagaman suara, melainkan juga kedewasaan dalam menyampaikan aspirasi dan masukan kepada pemerintah.

Menurut pandangan Wakil Ketua Umum Golkar ini, kritik yang disampaikan tanpa pertimbangan etika dan nilai kemanusiaan berpotensi merusak kohesi sosial dan memperkeruh suasana perpolitikan nasional. Beliau menjelaskan bahwa dalam konteks bernegara, setiap individu atau kelompok memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa setiap pernyataan atau kritik yang disampaikan didasarkan pada fakta yang akurat dan niat yang mulia. Marham menekankan bahwa kritik yang konstruktif harus memiliki tujuan untuk membangun dan memperbaiki, bukan sekadar untuk menyerang atau memojokkan pihak lain. Beliau juga menyoroti bahwa dalam era informasi digital saat ini, pengguna media sosial sering kali kurang cermat dalam memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya, yang pada akhirnya menciptakan polarisasi dan ketegangan di masyarakat.

Idrus Marham selanjutnya mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya para pemimpin opini dan tokoh-tokoh berpengaruh, untuk menjadi teladan dalam menjunjung tinggi standar etika berpolitik dan berkomunikasi. Beliau percaya bahwa jika para pemimpin menunjukkan komitmen terhadap etika dan integritas, maka masyarakat luas akan mengikuti contoh tersebut dan menciptakan budaya diskusi yang lebih sehat dan produktif. Marham juga menggarisbawahi bahwa pemerintah dan institusi negara harus tetap terbuka terhadap masukan kritik dari masyarakat, namun di sisi lain, masyarakat juga harus memberikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab dan mempertimbangkan dampak sosialnya. Beliau melihat ini sebagai bagian integral dari tanggung jawab bersama dalam memelihara kestabilan dan kesejahteraan bangsa.

Dalam penutupnya, Idrus Marham menegaskan bahwa demokrasi bukan hanya tentang kebebasan berbicara, tetapi juga tentang bagaimana kita menggunakan kebebasan tersebut dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Beliau mengajak semua elemen bangsa untuk mengambil peran aktif dalam menjaga kualitas diskursus publik dan mencegah terjadinya degradasi nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap percakapan politik. Dengan pendekatan yang seimbang antara kebebasan dan tanggung jawab, Marham yakin bahwa Indonesia dapat terus berkembang sebagai negara demokrasi yang kuat, inklusif, dan berbasis pada nilai-nilai luhur Pancasila. Pesan ini diharapkan dapat menginspirasi semua warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dengan cara yang lebih etis, saling menghormati, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.