Dugaan Pemerasan Sistematis: Bupati Kuansing Nonaktif Diduga Peras 914 Petani untuk Pembukaan Lahan Hutan

Obor Keadilan - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengungkap praktik pemerasan yang diduga dilakukan oleh Bupati Kuansing nonaktif Suhardiman Amby terhadap ratusan petani lokal. Dalam investigasi mendalam yang dilakukan lembaga pemberantasan korupsi tersebut, ditemukan bahwa Suhardiman Amby telah mengumpulkan dana secara paksa dari 914 anggota Koperasi Unit Desa (KUD) dengan dalih pembukaan dan perlepasan hutan seluas 1.800 hektare. Praktik yang dinilai sebagai pemerasan terstruktur ini menunjukkan pola sistematis dalam pengeluaran biaya fiktif kepada para petani yang pada akhirnya mengalami kerugian materi yang signifikan. Temuan ini membuktikan adanya penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi oleh seorang pejabat yang seharusnya melindungi hak-hak masyarakat setempat.

Proses pencarian dana dari para petani itu dilakukan dengan cara yang sangat terstruktur dan terorganisir. KPK menemukan bahwa setiap anggota KUD dipaksa untuk mengeluarkan sejumlah uang dengan iming-iming bahwa dana tersebut akan digunakan untuk proses perizinan dan pengurusan administrasi pembukaan lahan hutan. Namun, dalam praktiknya, dana yang terkumpul dari 914 petani tersebut tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang telah dikomunikasikan. Sebaliknya, investigasi menunjukkan bahwa uang hasil peras ini kemudian dikonversi menjadi mata uang asing, khususnya dolar Singapura, yang menandakan adanya upaya pencucian uang dan pengalihan aset ilegal ke luar negara. Pola ini mengindikasikan tingkat kerumitan dan perencanaan matang dalam melancarkan tindak pidana korupsi dan penggelapan keuangan publik.