HEADLINE

Pembelian N219 Kembali Dianggarkan

/

Redaksi / Selasa, 26 Februari 2019 / 15:47 WIB

Sebarkan:
Pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) dengan jenis N219. 

MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | JAKARTA | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara memastikan, rencana pembelian pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) dengan jenis N219 hingga saat ini masih terus berlanjut.

Bahkan tahun ini melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019 akan kembali dianggarkan. Kemungkinan jumlahnya tidak jauh berbeda dengan anggaran tahun lalu.
“Jadi nanti akan ada dua sumber anggaran, dari anggaran murni (APBD) dan melalui APBD-P,” ungkap Andi Nasuha, Kepala Bidang Perhibungan Udara dan Perkeretaapian pada Dishub Kaltara kepada Radar Kaltara, Senin (25/2).

Sebenarnya jika PT Dirgantara Indonesia (DI) konsisten menyelesaikan izin terbang, kemungkian besar pembelian bisa teralisasi tahun ini. Tapi faktanya hingga saat ini dari PT DI belum juga dapat menyelesaikan proses izin terbang tersebut.

“Awalnya kita dijanjikan awal tahun 2019 ini, tapi hingga saat ini dari pihak DI belum juga dapat menyelesaikan perizinannya, bahkan dari DI terus mengundur waktu,” bebernya.

Apakah nanti tetap membeli produksi PT DI atau beralih ke produksi lain dengan spesifikasi pesawat yang sama, ia belum dapat berkomentar lebih jauh. Karena semua keputusan tergantung dari pimpinan saja dalam hal ini Gubernur. “Kalau kami sifatnya hanya menunggu arahan saja dari Pak Gubernur,” jelasnya.

Jika memang diharuskan menunggu maka akan tetap lanjut membeli produksi PT DI. Pada prinsipnya pembelian pesawat akan terus berprogres, apalagi pesawat ini memang menjadi kebutuhan mendasar. Utamanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah perbatasan.

“Kalau kita punya pesawat, pelayanan ke wilayah perbatasan akan tetap terus continue (terus) berjalan,” jelasnya.

Sejauh ini, ketika ada trouble (kesulitan) pada maskapai yang melayani rute perbatasan maka pelayanan tidak bisa berjalan maksimal. Maka kebutuhan masyarakat tidak bisa terakomodasi. Nantinya, jika pembelian pesawat itu terealisasi maka mobilisasi barang ke wilayah perbatasan bisa terus berlanjut. “Masyarakat yang butuh pelayanan kesehatan juga dapat terlayani,” jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie menyampaikan langsung rencana penundaan tersebut. Menurutnya, hingga saat ini, penyerahan belum ada kejelasan. Dan karena anggaran yang disediakan dari Pemprov Kaltara setiap tahun, sehingga anggaran yang sebelumnya dikembalikan ke kas daerah.

“Sementara di-pending. Saya tugaskan Kadishub untuk koordinasi kembali dengan pihak pabrik,” ucap Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie kepada Radar Kaltara.

Kemudian, diketahui pesawat belum mendapatkan sertifikasi dari organisasi yang menentukan kelaikan terbang pesawat. Sedangkan, sertifikasi itu jaminan untuk keselamatan penumpang dan pesawat itu sendiri. “Walaupun pesawat selesai namun tidak ada sertifikasi kita tidak diakui dunia untuk diterbangkan,” ungkapnya.

Ke depannya, Pemprov Kaltara berencana untuk pembelian pesawat dengan jenis yang sama namun buatan Amerika atau Kanada. Dikarenakan, pembelian langsung di pabrik juga dapat dilakukan. “Nanti kalau perlu beli langsung di pabrik yang ada di Amerika atau Kanada dengan pesawat sejenis,” harapnya.

Dijelaskan, rencana pembelian pesawat yang dilakukan di luar negeri lantaran harga tak jauh berbeda dengan pesawat yang telah direncanakan. “Kita cek buatan Amerika dan Kanada harga relatif sama. Namun belum termasuk pajak impor. Saya pikir begitu beli di pabrik, jauh lebih murah,” tambahnya.(*)

Editor : Redaktur
Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan

Media Nasional Obor Keadilan menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : obor.leo@gmail.com dan atau via wa : 082230993121

KOMENTAR
TERKINI