Ket Gambar ( istimewa ): Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan sejumlah Menteri.
Media Nasional Obor Keadilan | Dilansir Harian Terbit dan Di Posting akun Facebook Rizal Ramli , Berikut link akun FB Rizal Ramli
Pemerintah Jokowi Dipastikan Gagal Meraih Target Pertumbuhan Ekonomi 2015-2019.
Pemerintah Jkw dipastikan gagal meraih target pertumbuhan ekonomi rata2 sebesar 7% per tahun untuk 2015-2019. Faktanya realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2015, 2016 dan 2017 hanya mencapai rata-rata sebesar 5%. Untuk mencapai target rats-rata 7%, maka pertumbuhan ekonomi 2018 dan 2019 harus 20% atau 10% setahun.
Sebagaimana kita ketahui target pertumbuhan ekonomi APBN tahun 2018 ditetapkan sebesar 5,4%, sehingga diperkirakan kinerja pertumbuhan ekonomi 2015-2019 hanya akan berada rata-rata dibawah 5,3%. Pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata dibawah 5,3% jauh dibawah target 7%. Kinerja Pemerintah Jkw yang buruk tersebut, mengakibatkan PDB tahun 2017 hanya sebesar Rp.13.589 triliun, dengan PDB per kapita sebesar Rp.51,9qjuta atau US$ 3.877, sehingga Indonesia semakin tertinggal dari Malaysia (US$ 9.600) dan Singapura (US$ 52.000).
Pendapatan per kapita Indonesia sebesar Rp.51,9 juta atau Rp.4,3 juta per bulan disertai dengan ketimpangan distribusi pendapatan yg tajam, membuat lapisan 40% dari penduduk dengan pendapatan yang rendah semakin menderita. Diperkirakan lapisan 40% penduduk dengan pendapatan yang rendah tahun 2017 sebanyak 104 juta jiwa.
Kegagalan kinerja Pemerintahan Presiden Jkw dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, dapat dilihat dari dua aspek, pertama pendapatan per kapita sebesar US$ 3.877 dengan ketimpangan yang tajam, dan jauh tertinggal dari Malaysia dan Singapura, serta kedua, dapat dilihat dari Garis Kemiskinan yang dihitung Pemerintah/BPS per September 2017 sebesar Rp.387.160. Atas dasar garis kemiskinan sebesar Rp.387.160 terdapat 26,58 juta jiwa penduduk miskin dalam bulan September 2017.
Garis Kemiskinan sebesar Rp.387.160 sulit diterima dengan akal sehat, tapi itu kenyataan yang kita hadapi.
Dalam perekonomian berasaskan kekeluargaan sebagaimana amanat UUD 45, yang utama adalah memajukan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Konsekwensinya , alokasi sumber daya harus ditujukan untuk mamajukan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kita perlu pembangunan infrastruktur, tapi harus dilakukan dengan prinsip skala prioritas, namun sekali lagi tujuan kita bernegara adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga dalam perekonomian berasaskan kekeluargaan yang utama adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan segera saat ini, karena lapisan 40% penduduk dengan pendepatan terendah membutuh pertolongan.
Kita semua rindu, Indonesia yang sejahtera dan kuat. Salam Indonesia Raya.[ Red / Team ]
Editor : Redaktur
Penanggung Jawab : Obor Panjaitan
