Transparansi Dana Mahasiswa Dipertanyakan: Kasus Dugaan Penggelapan KIP Kuliah di Unair Mencuat ke Permukaan

Obor Keadilan - Perguruan tinggi negeri terkemuka di Surabaya, Universitas Airlangga (Unair), kini dihadapkan pada situasi yang memalukan setelah terungkapnya dugaan penggelapan dana program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) senilai Rp97 juta oleh seorang mahasiswa penerima bantuan tersebut. Kasus ini meledak di media sosial dalam beberapa hari terakhir dan langsung memicu reaksi keras dari kalangan mahasiswa lain yang merasa dirugikan atas penanganan masalah tersebut. Dugaan keterlibatan mahasiswa dalam penggelapan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan organisasi mahasiswa ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan internal di tingkat organisasi kampus. Pihak manajemen universitas telah mengumumkan akan melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap kebenaran kasus yang menyentuh integritas institusi pendidikan ini.

Menurut laporan yang beredar, dana sebesar Rp97 juta merupakan alokasi untuk kegiatan organisasi mahasiswa penerima KIP Kuliah yang seharusnya dikelola secara transparan dan terukur. Namun, ditemukan indikasi kuat bahwa dana tersebut tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, melainkan digelapkan untuk kepentingan pribadi. Petisi yang diluncurkan oleh mahasiswa lain di platform digital telah mengumpulkan ribuan tanda tangan dalam waktu singkat, mencerminkan kegelisahan komunitas akademik atas maraknya kasus serupa di institusi pendidikan. Temuan awal menunjukkan adanya celah dalam sistem akuntabilitas keuangan organisasi kemahasiswaan, terutama dalam hal pertanggungjawaban dana yang bersumber dari program beasiswa pemerintah.

Respons dari pihak universitas sendiri menunjukkan sedikit lambat dalam merespons isu yang telah menjadi pembicaraan hangat di berbagai komunitas media sosial selama berminggu-minggu. Kantor Rektorat Unair melalui pernyataan resmi mengungkapkan komitmen untuk memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, namun belum memberikan timeline yang jelas mengenai proses investigasi maupun transparansi hasilnya kepada publik. Ketiadaan komunikasi proaktif dari kampus justru membuat spekulasi dan rumor terus berkembang di media sosial, merusak citra institusi akademik yang notabene seharusnya menjadi pusat pembelajaran etika dan integritas. Mahasiswa senior banyak yang mengkritisi sistem manajemen organisasi yang dianggap tidak memiliki mekanisme kontrol dan audit yang memadai.

Kasus ini juga membuka pertanyaan lebih luas tentang efektivitas program KIP Kuliah dalam memastikan bahwa dana bantuan sosial benar-benar sampai pada tujuannya membantu mahasiswa kurang mampu menyelesaikan pendidikan tinggi. Jika dana yang diberikan kepada mahasiswa penerima beasiswa justru digelapkan atau disalahgunakan, maka kredibilitas program pemerintah ini akan tercemar dan bisa menimbulkan ketidakpercayaan dari calon penerima manfaat di masa mendatang. Diperlukan evaluasi mendalam terhadap mekanisme pertanggungjawaban keuangan baik di tingkat organisasi mahasiswa maupun pengawasan universitas untuk mencegah terulangnya insiden serupa. Para observer pendidikan tinggi menyatakan bahwa universitas harus segera merancang sistem akuntabilitas yang lebih ketat dengan audit rutin, pelaporan berkala, dan keterlibatan internal audit yang independen dalam setiap transaksi keuangan organisasi kemahasiswaan.