Tragedi Latsarmil Kopdes Merah Putih: DPR Desak Evaluasi Menyeluruh Program Pelatihan Militer

Obor Keadilan - Kematian dua calon pengelola Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dalam kegiatan pelatihan satuan resimen militer (latsarmil) telah memicu kekhawatiran serius di kalangan pemerintah. Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, TB Hasanuddin, secara tegas mendesak agar seluruh program latsarmil yang diselenggarakan oleh institusi militer dievaluasi secara total dan menyeluruh. Permintaan evaluasi ini merupakan respons langsung terhadap insiden tragis yang menewaskan dua peserta program pengembangan kapasitas masyarakat desa tersebut, yang seharusnya menjadi pelatihan konstruktif untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan ekonomi kerakyatan di tingkat grassroot.

TB Hasanuddin mengungkapkan bahwa program latsarmil, meskipun memiliki tujuan mulia dalam memberdayakan masyarakat desa, harus dilengkapi dengan standar keselamatan yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih intensif. Komisi I DPR, yang memiliki tanggung jawab terhadap aspek pertahanan dan keamanan negara, memandang insiden ini sebagai indikasi potensial adanya celah dalam protokol keselamatan peserta. Beliau menekankan bahwa setiap program latihan yang melibatkan partisipasi masyarakat sipil harus menerapkan mekanisme perlindungan yang komprehensif, termasuk pemeriksaan kesehatan awal, standar peralatan yang memadai, dan supervisi medis yang berkelanjutan selama kegiatan berlangsung.

Menurut informasi yang diterima, kedua korban meninggal adalah individu yang dipilih sebagai calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih berdasarkan proses seleksi yang telah ditempuh sebelumnya. Mereka diikutsertakan dalam program latsarmil dengan harapan dapat memperoleh pelatihan kepemimpinan, kedisiplinan, dan kemampuan manajemen organisasi yang dapat diterapkan dalam mengelola koperasi desa. Akan tetapi, kondisi kesehatan peserta didik dan faktor-faktor lingkungan selama pelatihan rupanya tidak mendapat perhatian yang cukup memadai, sehingga berujung pada tragedi yang tidak terduga.

Komisi I DPR berkomitmen untuk melakukan penyelidikan mendalam terhadap setiap aspek pelaksanaan program latsarmil, mulai dari tahap persiapan, proses pelatihan, hingga manajemen risiko dan penanganan darurat. TB Hasanuddin juga mengisyaratkan bahwa DPR akan mengevaluasi kembali kebijakan keterlibatan institusi militer dalam program pemberdayaan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa kepentingan dan keselamatan peserta menjadi prioritas utama. Pemerintah diminta untuk memberikan laporan terperinci mengenai kronologi kejadian, penyebab kematian, serta langkah-langkah korektif yang akan diterapkan guna mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang.