Subsidi Bansos Rp12 Triliun Nyaris Tak Terasa, Harga Cabai Rawit Malang Melesat hingga Rp120 Ribu Sekilogram

Obor Keadilan - Pemerintah telah menggelontorkan dana bantuan sosial sebesar Rp12 triliun untuk mengatasi beban ekonomi masyarakat yang terus meningkat. Namun, realisasi pemberian bantuan tersebut tampaknya belum mampu memberikan dampak signifikan bagi daya beli warga, terutama di wilayah Malang, Jawa Timur. Data terkini menunjukkan bahwa harga cabai rawit, salah satu komoditas pangan penting dalam dapur Indonesia, telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan, yaitu Rp120 ribu per kilogram. Kenaikan dramatis ini menjadi indikator bahwa program subsidi massal belum mampu menekan laju inflasi pangan yang semakin memuncak, sehingga masyarakat masih harus mengeluarkan uang tambahan dari kantong pribadi mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Para pedagang di pasar tradisional Malang mengungkapkan bahwa kelangkaan pasokan cabai rawit menjadi pemicu utama melonjaknya harga komoditas tersebut. Musim cuaca yang tidak menentu dan permasalahan di tingkat petani menyebabkan produksi cabai tidak dapat memenuhi permintaan pasar yang tinggi. Ironis memang, ketika pemerintah berusaha memberikan bantuan langsung kepada masyarakat melalui program bansos berkala, harga kebutuhan pokok justru semakin membumbung tinggi. Seorang ibu rumah tangga bernama Siti, warga Kelurahan Tulusrejo, Kota Malang, mengeluhkan bahwa uang bansos yang diterima kurang lebih hanya cukup untuk membeli kebutuhan pokok selama dua minggu, padahal kenaikan harga cabai saja sudah menggerogoti sebagian besar alokasi belanja dapur bulanannya. Situasi ini mencerminkan ketimpangan antara skala bantuan yang diberikan dengan laju kenaikan harga barang-barang kebutuhan primer di lapangan.

Kondisi serupa juga dirasakan oleh kalangan pedagang kecil dan pedagang kaki lima yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Mereka terpaksa mengurangi porsi penggunaan cabai dalam produk makanan mereka atau bahkan menaikkan harga jual untuk tetap mempertahankan margin keuntungan yang semakin tipis. Ini menjadi dilema yang tidak mudah, karena menaikkan harga penjualan berisiko mengurangi minat pembeli yang juga sedang mengalami keterbatasan finansial. Sebaliknya, jika mempertahankan harga, mereka akan mengalami kerugian yang terakumulasi. Para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di sektor kuliner mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan nyata dalam menstabilkan harga pangan, bukan hanya sekadar memberikan bantuan tunai yang sifatnya sementara dan parsial. Mereka berharap pemerintah dapat melakukan intervensi langsung di tingkat produksi, distribusi, dan retail agar pasokan cabai dapat terjaga dan harganya kembali pada level yang terjangkau.

Menghadapi situasi ini, Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah berkomitmen untuk melakukan monitoring ketat terhadap fluktuasi harga cabai dan komoditas strategis lainnya. Akan tetapi, komitmen tersebut masih perlu didukung oleh aksi konkret seperti pembukaan jalur distribusi alternatif, fasilitasi langsung antara petani dan pedagang, serta pemberian insentif kepada petani untuk meningkatkan produksi. Kebijakan bansos sebesar Rp12 triliun memang merupakan langkah positif, namun jika tidak diimbangi dengan pengendalian inflasi yang efektif di level harga, manfaatnya akan terasa semakin berkurang setiap harinya. Masyarakat mengandalkan lebih dari sekadar bantuan uang tunai; mereka membutuhkan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan melalui pendekatan holistik yang menggabungkan dukungan langsung dengan pengendalian harga dan peningkatan daya saing produk lokal. Waktu mendesak bagi pemerintah untuk menunjukkan bahwa program bansos bukan hanya slogan, melainkan bagian integral dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sesungguhnya.