Petugas Imigrasi Perbatasan Kalbar Butuh Jaminan Perlindungan Kerja, Sibarani Desak Pemerintah Ambil Tindakan

Obor Keadilan - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sibarani, menekankan pentingnya pemberian perlindungan risiko kerja kepada para petugas imigrasi yang bertugas di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Desakan tersebut didasarkan pada kondisi lapangan yang semakin kompleks dan menantang, khususnya mengingat peningkatan volume lalu lintas orang yang melintas di kawasan perbatasan tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas pengawasan yang memadai. Sibarani memandang bahwa situasi ini menciptakan risiko operasional yang signifikan bagi seluruh aparatur imigrasi yang bekerja di garis depan penegakan hukum keimigrasian nasional.

Menurut analisis Sibarani, petugas imigrasi di perbatasan Kalbar menghadapi tantangan geografis yang extraordiner dan kompleks. Kondisi medan yang berat, jarak jangkauan yang luas, dan terbatasnya infrastruktur pendukung menjadi faktor-faktor yang memperumit tugas pengawasan. Ditambah lagi, meningkatnya mobilitas orang lintas batas tanpa dibarengi pertambahan sumber daya manusia dan peralatan modern telah menciptakan kesenjangan yang berbahaya antara kebutuhan pengawasan dan kapasitas yang tersedia. Hal ini membuat petugas imigrasi tidak hanya menghadapi beban kerja yang berat, tetapi juga risiko keselamatan kerja yang tinggi selama menjalankan tugas mereka.

Sibarani menilai bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan para petugas imigrasi. Perlindungan risiko kerja menjadi tanggung jawab moral dan hukum negara terhadap pegawai negeri sipil yang telah berdedikasi melayani tugas keimigrasian di kawasan perbatasan. Lebih lanjut, Sibarani menekankan bahwa investasi dalam perlindungan petugas akan berdampak positif terhadap kualitas pengawasan perbatasan secara keseluruhan. Dengan petugas yang terlindungi, sejahtera, dan memiliki motivasi tinggi, diharapkan efektivitas penegakan hukum keimigrasian di perbatasan dapat ditingkatkan secara signifikan.

Lebih jauh, Sibarani menyarankan agar pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk meningkatkan standar keselamatan kerja, menyediakan peralatan perlindungan diri yang berkualitas, serta mengembangkan protokol kesehatan dan keselamatan kerja yang komprehensif di lingkungan imigrasi perbatasan. Sibarani juga mendorong adanya program asuransi kerja yang lebih komprehensif dan sistem penunjang kesehatan mental bagi petugas yang menghadapi tekanan kerja ekstrem. Dengan pendekatan holistik semacam ini, diharapkan dapat tercipta ekosistem kerja yang aman, sehat, dan mendukung bagi para penjaga keamanan perbatasan nasional.