Pertamina Buka Suara Soal Kabar Pendaftaran LPG Berbayar, Klarifikasi Status Subsidi Minyak Gas

Obor Keadilan - Pertamina Patra Niaga kembali turun tangan untuk memberikan klarifikasi resmi terkait beredarnya informasi mengenai pendaftaran pangkalan Liquified Petroleum Gas (LPG) dengan sistem pembayaran. Melalui keterangan Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, perusahaan ini dengan tegas menyatakan bahwa kabar tersebut merupakan informasi yang tidak akurat dan menyesatkan masyarakat. Dalam konteks ini, Pertamina merasa perlu mengambil langkah proaktif untuk mengedukasi publik tentang realitas kebijakan penyaluran LPG nasional yang telah berlaku selama ini. Klarifikasi ini menjadi penting mengingat beredarnya informasi keliru dapat menciptakan kepanikan di kalangan konsumen dan merusak kepercayaan publik terhadap program subsidi pemerintah yang telah dirancang untuk melindungi daya beli masyarakat menengah ke bawah.

Roberth MV Dumatubun dalam pernyataannya menegaskan bahwa LPG dengan ukuran tabung tiga kilogram adalah produk yang memperoleh subsidi penuh dari pemerintah Indonesia. Status subsidi ini diberikan khusus karena produk LPG tiga kilogram dirancang sebagai bahan bakar rumah tangga yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi keluarga-keluarga berpenghasilan rendah. Penetapan harga yang jauh di bawah harga pasar merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas kebutuhan dasar rakyat dan mencegah terjadinya lonjakan harga energi yang dapat membebani anggaran rumah tangga. Dengan demikian, tidak ada satupun mekanisme pembayaran tambahan atau biaya pendaftaran pangkalan yang dipersyaratkan dalam distribusi LPG tiga kilogram kepada masyarakat umum. Pertamina sebagai perusahaan distribusi yang ditunjuk pemerintah memastikan seluruh proses penyaluran mengikuti protokol ketat dan transparan sesuai dengan arahan kementerian terkait.

Beredarnya informasi tentang pendaftaran pangkalan LPG berbayar diduga berasal dari kelompok yang tidak bertanggung jawab dan mencoba memanfaatkan ketidaktahuan publik untuk keuntungan pribadi. Pertamina menekankan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan instruksi resmi mengenai pemberlakuan biaya pendaftaran atau semacamnya terhadap pangkalan LPG yang tersebar di seluruh Indonesia. Bagi masyarakat yang menerima informasi serupa, baik melalui media sosial, pesan berantai, maupun saluran komunikasi lainnya, Pertamina mengajak untuk melakukan verifikasi langsung dengan kantor cabang resmi atau pusat layanan pelanggan perusahaan. Dengan cara ini, setiap warga negara dapat memastikan kebenaran informasi sebelum mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri. Pertamina juga menyampaikan bahwa transparansi dalam komunikasi dengan publik adalah prioritas utama untuk membangun kepercayaan jangka panjang.

Kasus penyebaran informasi hoaks ini menunjukkan pentingnya literasi digital dan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi sumber informasi yang kredibel. Pertamina berkomitmen untuk terus melakukan sosialisasi kepada publik mengenai kebijakan distribusi LPG dan produk-produk energi lainnya yang menjadi bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Setiap masyarakat diharapkan untuk memiliki kepedulian yang sama dalam mencegah penyebaran berita bohong yang dapat merugikan banyak pihak. Pertamina melalui berbagai saluran komunikasi resminya siap memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada seluruh konsumen dan stakeholder yang membutuhkan. Dengan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, media massa, dan masyarakat yang sadar akan pentingnya informasi berkualitas, diharapkan hoaks serupa tidak akan terulang lagi dan kepercayaan publik terhadap program subsidi energi tetap terjaga dengan baik.